Defisit Anggaran di Bawah Dua Persen Bentuk Optimisme

PEMERINTAH berupaya menciptakan tren penurunan defisit dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam Rancangan APBN 2019 bahkan pemerintah memproyeksikan deifisit anggaran kurang dari 2 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Besaran itu lebih rendah ketimbang target defisit anggaran dalam APBN 2018 sebesar 2,19 persen.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, batas defisit anggaran sebesar 3 persen dari PDB. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan dalam merancang postur APBN, pemerintah mencermati seluruh aspek, baik penerimaan maupun belanja negara. 

Rencana menurunkan defisit anggaran di bawah 2 persen terhadap PDB, lanjut dia, mengacu pada momentum penguatan pertumbuhan ekonomi pada paruh akhir tahun 2018. Kondisi tersebut didorong pertumbuhan investasi, membaiknya kinerja ekspor, serta dampak dari simplifikasi perizinan dan insentif yang digulirkan pemerintah.

"APBN itu adalah instrumen dari keseluruhan pengelolaan ekonomi. Kalau tahun depan kita lihat momentum ekonominya menguat. Makanya seluruh policy yang kita lakukan pada tahun ini seperti investasi, ekspor, simplifikasi dan insentif itu bisa berjalan dan kita lihat (dampaknya) mulai muncul pada semester II," tutur Sri Mulyani usai rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (11/4).

Momentum penguatan ekonomi nasional yang diyakini berlanjut hingga tahun 2019, tegas dia, harus dijaga agar semakin prospektif. Dalam postur APBN, ruang defisit memang masih ada, namun besarannya berpotensi diturunkan. 

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menggarisbawahi aspek defisit anggaran merupakan kombinasi dari komponen penerimaan dan belanja. Menyoroti belanja negara, pemerintah dikatakannya masih fokus terhadap penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Hal itu penting dalam mengantisipasi perkembangan teknologi dan persaingan yang kian ketat.

"Kita ingin anggaran itu bisa betul-betul membuat rakyat kita meningkatkan kapasitas pendidikan, skill-nya dan vokasinya. Presiden Jokowi fokus pada (penguatan) SDM. Rakyat kita membutuhkan pendidikan. Tidak hanya melihat jumlahnya, tapi lihat jumlah anggaran yang naik. Jumlah biaya pendidikan akan mencapai Rp 460-470 triliun," terang bendahara negara itu.

Di samping itu, aspek kesehatan pun mendapat prioritas. Atensi tersebut dituangkan dalam pembentukan anggaran Kementerian Kesehatan, peningkatan aspek layanan kesehatan, maupun kebutuhan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. 

"Pemerintah Pusat harus bekerja sama dengan Pemerintah Daerah. Karena sebagian dari dua isu ini adalah di daerah. Jadi pendidikan dan kesehatan, sudah didelegasikan ke daerah," imbuhnya. Aspek lain yang diperhatikan dalam belanja negara yaitu program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Kebijakan itu bertujuan memperkuat daya tahan masyarakat dalam menghadapi berbagai goncangan.

"Masyarakat tidak boleh merasa setiap ada goncangan, kemudian mereka terkena langsung di dalam (kehidupan) rumah tangganya. Pemerintah sudah naikkan jumlah penerima PKH (Program Keluarga Harapan) menjadi 10 juta pada tahun ini," pungkas dia.

Sri kembali menegaskan kesejahteraan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembentukan postur APBN 2019. Dari sisi komposisi belanja sudah dituangkan berbagai program prioritas yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, belanja negara juga memprioritaskan penuntasan pembangunan infrastruktur. Kendati demikian, pembiayaan infrastruktur tidak sepenuhnya bergantung pada APBN, melainkan terdapat sejumlah alternatif pembiayaan yang dapat dikombinasikan.

"Jadi dari sisi penerimaan kita tetap membuat proyeksi yang kredibel. Belanjanya kita sisir lebih prioritas dengan fokus adalah manusianya. Dan nanti pembiayaan defisit bisa kita tekan. Ini sesuai dengan aspirasi masyarakat. Supaya kita semakin menurunkan "primary balance" agar mendekati nol dan kita bisa mencapai surplus (APBN)," tutupnya.(A-5)