Kebijakan Pengaturan Harga BBM Non Penugasan Diyakini Jaga Inflasi

BANK Indonesia meyakini kebijakan pemerintah mengatur penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi berdampak terhadap pengendalian tingkat inflasi. Apalagi pemerintah memutuskan untuk menahan pergerakan harga BBM penugasan, yakni premium dan solar, hingga akhir tahun.

"Bahwa dari tahun lalu pemerintah telah menyampaikan bahwa harga BBM tahun 2018 tidak akan ada kenaikan. Kalau seandainya akan ada kenaikan, diinformasikan di awal dan dikoordinasikan supaya waktunya tepat, sehingga inflasi tetap bisa dijaga. Makanya kami sambut baik kebijakan ini (mengatur penyesuaian harga BBM non penugasan)," ujar Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo saat ditemui di Kompleks DPR RI, Rabu (11/4).

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan kenaikan harga BBM non penugasan seperti Pertalite dan Pertamax, mendorong peningkatan inflasi dari awal tahun. Premium, Pertalite dan Pertamax masuk dalam kategori bensin yang memiliki bobot besar dalam struktur inflasi nasional. 

Kembali diutarakan Agus, tren inflasi dalam tiga tahun terakhir cenderung terjaga di level 4 persen. Adapun sepanjang 2018, tingkat inflasi ditargetkan sebesar 3,5 plus minus 1 persen. Tingkat inflasi tahun kalender (Januari-Maret 2018) tercatat 0,99 persen.

"Tahun 2018 inflasi ditargetkan turun 3,5 persen. Jadi dengan cara melakukan koordinasi itu saya optimistis bahwa inflasi akan sesuai dengan range 3,5 persen. Artinya risiko dari prices (BBM) menjadi minim," imbuh Agus.

Lebih lanjut dia menekankan yang patut diwaspadai ialah gejolak harga komoditas pangan (volatile food). Berdasarkan survei Bank Indonesia, harga komoditas yang harus dikendalikan ialah bawang merah dan cabai merah. Untuk harga beras terpantau mulai turun seiring berjalannnya masa panen raya. 

Tidak hanya terkait aspek volatile food, kondisi aspek global pun perlu diperhatikan. Terutama tekanan terhadap defisit transaksi berjalan (CAD). Pasalnya periode kuartal II identik dengan pembayaran kewajiban ke luar negeri. Di samping itu, dampak dari kebijakan kenaikan suku bunga acuan The Federal Reserve pun masih berlanjut.

"Secara siklus kita sudah tahu di kuartal II setiap tahun akan ada kewajiban-kewajiban untuk membayar ke luar negeri sehubungan dengan Foreign Direct Investment (FDI) yang ada. Kita juga memahami di Amerika Serikat akan naik Fed Fund Rate-nya sampai tiga kali. Jadi Bank Indonesia tentu akan bersama pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik sehingga masyarakat paham tentang siklus ekonomi Indonesia," papar dia.(A-5)