Menkeu: Pengaturan Harga BBM Non-penugasan demi Jaga Inflasi

PEMERINTAH berencana akan mengintervensi penyesuaian harga, tidak hanya untuk BBM penugasan, tapi juga BBM non-penugasan. Nantinya badan usaha penyalur BBM non-penugasan harus konsultasi ke pemerintah terlebih dahulu sebelum menetapkan perubahan harga.

Kebijakan pengendalian harga BBM non-penugasan itu, menurut menteri keuangan Sri Mulyani, diambil dalam rangka menjaga tingkat inflasi. Mengingat, kenaikan harga BBM non subsidi mencakup Pertalite dan Pertamax, ikut berkontribusi memicu kenaikan tingkat inflasi.

Sri menekankan pemerintah berupaya mencari titik keseimbangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 5%, pemerintah berupaya menjaga momentum tingkat konsumsi masyarakat yang berkontribusi besar dalam struktur PDB. Dalam hal ini, pergerakan inflasi memiliki sentimen kuat terhadap daya beli masyarakat.

"Maka dari itu kami akan coba jaga inflasi rendah dan stabil. Oke harga komoditas penting untuk dijaga dari sisi tekanan agar tidak ada tekanan harga. Apalagi menjelang Lebaran. Jadi kita lihat apakah itu (dari aspek) pangan atau (pengaruh) BBM," ujar Sri Mulyani seusai rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (11/4).

Menyoroti kebijakan revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Menkeu memandang hal itu diperlukan untuk memberi kepastian terhadap investor dari sisi margin keuntungan (profit).

Dalam hal ini pemerintah tetap memperhatikan kepentingan investor, sekaligus berpihak pada masyarakat mengingat harga BBM mempengaruhi daya beli.

"Jadi apa yang dilakukan Menteri ESDM melaksanakan peraturan tersebut dalam rangka meyakinkan dari sisi margin profit sesuai yang ditetapkan. Sehingga ada keseimbangan. Di satu sisi investor kepastiannya dijaga, tapi di sisi lain pemerintah jaga kepentingan masyarakat bahwa BBM itu salah satu komponen penting," jelasnya.

Dia kembali menegaskan langkah menjaga harga BBM penugasan dan non-penugasan merupakan instrumen yang bertujuan menstimulus pertumbuhan ekonomi dengan target 5,4% pada 2018. Pemerintah, lanjut dia, berusaha ekstra agar perekonomian nasional memiliki daya tahan yang kuat.

"Instrumen kebijakan (penetapan harga BBM) ini menjaga masyarakat agar tetap memiliki confidence bahwa ekonomi kita tumbuh. Kita bisa jaga guncangan dari luar, baik harga minyak, kenaikan tingkat suku bunga The Fed, hingga perang dagang AS dan Tiongkok. Kita harus jaga ekonomi kita memiliki daya tahan," pungkas dia. (X-12)