PROSES holding minyak dan gas antara PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dengan PT Pertamina sudah tuntas dengan telah ditandatanganinya Keputusan menteri Keuangan (KMK) terkait valuasi saham pemerintah di PGN untuk dialihkan ke Pertamina.
Setelah ini, tahapan pamungkasnya berupa pengisian nomenklatur holding melalui proses Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa Pertamina.
"Kemarin alhamdulillah, Menteri Keuangan (Sri Mulyani) telah menandatangani KMK nilai saham pemerintah di PGN telah diputuskan dan akan dimasukan ke Pertamina," terang Menteri BUMN, Rini Soemarno di sela perataan ulang tahun PT Pegadaian di Lapangan Aldiron, Jakarta. hari ini.
Menurut dia, valuasi saham pemerintah di PGN sebagai proses akhir dari perjalanan holding migas telah tuntas dengan ditandatanganinya KMK oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Tahapan selanjutnya melakukan pengisian nomenklatur melalui RUPS pertamina.
"Selanjutnya menyusul holding perbankan," pungkasnya.
Pembentukan holding migas ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Pertamina. Aturan yang diteken 28 Februari 2018 itu, merupakan landasan hukum dialihkannya saham negara di PGN kepada Pertamina.(OL-5)
