Bisnis Otomotif, Indonesia Cari Celah Adukan Vietnam ke WTO

KEBIJAKAN pemerintah Vietnam yang memperketat impor mobil dapat mengancam ekspor industri otomotif Indonesia ke negara sosialis tersebut. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengaku pemerintah terus melakukan lobi-lobi agar Vietnam bersedia merevisi aturannya tersebut.

"Sedang dibahas, perlu ada mediasi dengan pemerintah. Ke depan kita minta berikan kemudahan karena kalau tidak setiap ekspor (mobil) perlu pemeriksaan," ujar Airlangga usai membuka Gaikindo Indonesia International Commercial Vehicle Expo (GIICOMVEC) 2018 di Jakarta Convention Center, Kamis (1/3).

Airlangga memahami jika kebijakan itu merupakan wewenang dan kedaulatan Vietnam mengatur perekonomiannya sendiri. Akan tetapi jika aturan tersebut ternyata bertentangan dengan prinsip perdagangan internasional, maka Indonesia siap membawa Vietnam ke Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO).

Terlebih, tidak hanya Indonesia yang memprotes kebijakan itu. Airlangga menyebut hampir seluruh negara yang mengekspor mobil ke Vietnam juga ikut memprotes.

"Apabila ada hal-hal bertentangan dengan WTO kan negara lain bisa banding, sama seperti kita dikenakan hambatan kelapa sawit oleh Eropa, kita lapor WTO dan menang," jelasnya.

Adapun Ketua Umum Gaikindo Yohannes Nangoi mendukung langkah pemerintah untuk berdiskusi dengan Vietnam. Pasalnya saat ini produsen otomotif Indonesia takut melakukan ekspor ke Vietnam. Kebijakan itu juga berpotensi menurunkan volume ekspor Indonesia ke Vietnam yang mencapai 40 ribu kendaraan per tahun.

"Dari Januari kita belum ekspor lagi karena kita takut," tukasnya. Yohannes menyebut tidak hanya Indonesia saja yang dirugikan oleh Vietnam, tapi juga Thailand dan Jepang juga merasa dirugikan.

Yohannes menduga kebijakan itu merupakan strategi Vietnam agar negaranya tidak dibanjiri mobil impor. Padahal Vietnam telah menandatangani perjanjian Asean Free Trade Agreement (AFTA) yang membuat Vietnam masuk ke dalam Asean 7 bersama Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapore, Brunei dan Filipina pada tahun ini. Namun Vietnam justru seakan memproteksi pasar dalam negerinya dengan mengeluarkan Decree No. 116/2017/ND-CP.

"Kalau dia (Vietnam) join disitu (AFTA) dia bisa ekspor barangnya tanpa kena bea masuk, tapi dia juga harus buka marketnya, memang kita tidak kena tarif, tapi dia kenakan yang lainnya, non tarif barrier," cetusnya.

Dalam kebijakan yang aneh itu, dicontohkan Yohannes, setiap pengapalan akan dicek. Semisal Indonesia mengekspor satu kapal yang berisi 1.000 unit dengan 5 tipe, Vietnam akan mengecek 3 sampel di masing-masing tipe dan dicoba hingga 3.000 km untuk dinyatakan lolos atau tidak.

"Sementara mobil tidak boleh keluar (dari pelabuhan), kalau tidak lolos dikirim balik seluruhnya. Sekarang jalan 3.000 km itu butuh berapa hari dan membuat mobil menunggu di pelabuhan, ini yang kita coba protes," pungkasnya. (OL-3)