Maret, Perry Diuji DPR

KEMUNGKINAN Gubernur Bank Indonesia (BI) kembali dijabat oleh petahana Agus Martowardojo tertutup sudah. DPR mengkonfirmasi penunjukkan Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo oleh Presiden Jokowi sebagai calon tunggal Gubernur BI periode 2018-2023.

Anggota Komisi XI DPR Johnny G Plate mengatakan uji kelayakan dan kepatutan Perry akan dilakukan pada bulan Maret mendatang usai reses yang selesai para 4 Maret.

Direncanakan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Perry bisa selesai secara bersamaan dengan tiga calon Deputi Gubernur BI yakni Dody Budi Waluyo, Wiwiek Sisto Widayat, dan Doddy Zulverdi yang juga diuji DPR.

"Seharusnya bulan Maret ini bisa selesai berbarengan dengan fit and proper test Deputi Gubernur pengganti pak Perry," ujar Johnny saat dihubungi Media Indonesia di Jakarta, Sabtu (24/2).

Terkait kepastian kapan DPR menguji Perry, Johnny belum dapat memastikan. Sebab Komisi XI perlu mendapat penugasan dari Badan Musyawarah DPR. "Selanjutnya pimpinan Komisi XI dan para kapoksi akan menetapkan agenda kerja dan jadwal kerja masa sidang termasuk fit and proper test calon Gubernur BI," tukasnya.

Meski akan diuji, Johnny yakin Perry nantinya akan tetap lolos karena telah memiliki pengalaman dan mengenal seluk beluk BI. "Kami berharap beliau dan Dewan Gubernur BI lainnya akan mampu mempertahankan situasi makro prudensial yang terus membaik," tukasnya.

Johnny pun mendorong Perry untuk tetap membangun relasi yang dekat dengan Gubernur Bank Sentral negara-negara mitra dagang khususnya The Fed, Bank Sentral negara-negara Asean, Bank of England, ECB, IMF dan WB.

Diketahui Perry yang berasal dari internal BI sebelum menjabat Deputi Gubernur pernah menjabat sebagai Asisten Gubernur untuk perumusan kebijakan moneter, makroprudensial dan internasional. Jabatan tersebut diemban setelah menjadi Direktur Eksekutif Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter.

Sebelum itu, Perry sempat menduduki posisi penting sebagai Direktur Eksekutif di International Monetary Fund (IMF), mewakili 13 negara anggota yang tergabung dalam South-East Asia Voting Group.

Rekam jejak itu menurut Ekonom Indef Bhima Yudhistira Adhinegara membuat kapasitas Perry tidak perlu diragukan lagi.

Hanya saja, dia menilai, sosok Perry terlalu berhati-hati sehingga dikhawatirkan kurang membawa gebrakan baru. Sebab selama menjabat Deputi Gubernur BI kebijakan moneter yang ia lakukan hanya mengutak-atik suku bunga acuan, akan tetapi transmisinya lama ke penurunan bunga kredit.

"Jadi dikhawatirkan kebijakan BI ke depannya tidak ada inovasi yang signifikan. Sementara tahun 2018 era bunga murah sudah berakhir dimana berbagai bank sentral mulai dari Fed hingga European Central Bank berniat melakukan pengetatan moneter. Imbasnya ruang bagi BI untuk turunkan bunga bisa dikatakan sempit sekali," jelasnya.

Selain itu Perry juga dihadapkan pada tantangannya perubahan teknologi jasa keuangan terutama fenomena munculnya Fintech. Hal yang harus dijawab bagaimana Perry mengatur sistem pembayaran agar lebih aman, dan efisien.

"Hal-hal ini harus ditanyakan oleh DPR saat fit and proper test. Kemampuan pak Perry dalam mendesain kebijakan yang inovatif ditunggu oleh pelaku pasar dan masyarakat Indonesia pada umumnya," tukasnya.

Senada, Kepala Ekonom Bank BCA David Sumual menilai tantangan eksternal dengan kemungkinan kenaikan suku bunga The Fed lebih agresif harus diantisipasi Perry.

"Satu sisi pertumbuhan ekonomi kita relatif naiknya pelan, disisi lain tantangannya stabilitas dari eksternal perlu diwaspadai karena saat ini merupakan periode yang penuh tantangan dan kemungkinan gejolak," ungkapnya.

Meski demikian, kapasitas Perry akan mampu menangani tantangan tersebut dengan cara sering berkomunikasi dengan pasar. "Sejauh ini Pak Perry berinteraksi terus (dengan perbankan). Kita sering diundang ke banyak acara, komunikasinya cukup baik," pungkasnya. (OL-3)