Sri Mulyani Ancam Beri Sanksi K/L yang tak Becus Kelola Anggaran

PEMERINTAH mengalokasikan belanja untuk kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp847,4 triliun dari total belanja negara Rp2.220,7 triliun. Anggaran besar itu semestinya berdampak terhadap upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi lebih inklusif, hingga menekan angka kemiskinan.

Namun, nyatanya kualitas pemanfaatan APBN di K/L saat ini belum seperti yang diharapkan. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun menggarisbawahi bahwa perencanaan penganggaran K/L perlu segera dibenahi.

Kementerian Keuangan mencatat ada lebih dari 54.200 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2017 yang mesti direvisi. Revisi itu berasal dari 26.000 satuan kerja yang tersebar di seluruh K/L. Hal itu mencerminkan belum efektifnya pengelolaan anggaran.

"Narasinya adalah waktu Anda membuat perencanaan anggaran yang penting saya buat anggaran dulu, nanti tinggal dipikirin buat apa. Jelek sekali kelakuan dan kebiasaan itu. Artinya kita tidak menghormati uang yang dikumpulkan dari rakyat," ujar Sri dalam rapat koordinasi pelaksanaan anggaran K/L 2018 di Jakarta, Rabu (21/2).

Kini, Menkeu telah menginstruksikan Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk mengevaluasi DIPA yang disusun kuasa pengguna anggaran. Satker dari K/L yang banyak melakukan revisi DIPA dalam 10 tahun terakhir akan mendapat hukuman (punishment). Bentuk hukuman yang dimaksud sampai tahap penyanderaan anggaran berlaku pada 2019 mendatang.

"Jadi saya minta evaluasi satu bulan lagi, kemudian saya akan tulis surat ke seluruh K/L mengenai kinerja Satker. Selain berikan prestasi, tahun depan saya akan lakukan punishment. Yang lakukan revisi sangat sering, tahun depan tidak usah dikasih anggaran. Fair kan? Anda tidak bisa merencanakan anggaran, kenapa saya harus kasih anggaran? Bener enggak? Jadi itu keputusannya,” tegasnya.

Berdasarkan evaluasi sejauh ini, lanjut dia, desain anggaran dari K/L mayoritas menempatkan kegiatan utama dengan porsi cukup minim, sisanya dipenuhi kegiatan penunjang. Dia berpendapat K/L belum menjalankan dengan betul konsep value for money yang mencerminkan efektivitas anggaran.

"Misal saya akan buat kegiatan ongkosnya Rp2 miliar. Yang betul-betul untuk event-nya barangkali cuma Rp500 juta. Selebihnya 1,5 miliar untuk rapat atau konsinyering. Padahal uang itu bisa dipotong untuk menyekolahkan anak-anak atau menaikkan gizi di wilayah yang membutuhkan,” tukasnya.

Namun di tengah kecenderungan buruknya pengelolaan anggaran itu, masih ada sejumlah K/L dengan penilaian pengelolaan anggaran yang menggembirakan.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono mengungkapkan tiga K/L terbaik dengan pagu di bawah Rp2,5 triliun ialah Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Lembaga Administrasi Negara dan Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Tiga K/L dengan pagu Rp2,5 triliun–Rp10 triliun yang mendapat penilaian positif yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kejaksaan Agung dan Kementerian Luar Negeri. Lalu K/L dengan pagu di atas Rp10 triliun ialah Kementerian Hukum dan Ham, Kementerian Keuangan, Polri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Sosial. (X-12)