Sisi Fiskal Akan Dukung Aturan Mobil Listrik

"Perencanaan industri di Indonesia yang kita akan dukung dari sisi fiskalnya terutama dalam pelaksanaan industri otomotif yang termasuk industri paling banyak menciptakan lapangan kerja dan nilai tambahnanti kita lihat, PPnBM menjadi salah satu tapi faktor lainnya kita lihat di Kementerian Perindustrian," terang Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati saat menghadiri sebuah diskusi di Jakarta. (21/2)

Menurut dia industri mobil listrik diproyeksi bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang signifikan. Tak hanya itu industri mobil listrik dipercaya meningkatkan nilai tambah bagi pelaku industri yang terkait dan sejalan dengan upaya pemerintah mengkampanyekan isu kelestarian lingkungan.

"Juga dalam pengembangan industri mobil listrik akan menjadi tren ke depan, bukan hanya sebagai alat transportasi jadi address issue terkait perubahan iklim. Itu termasuk dalam pemikiran untuk kita berikan dukungan," paparnya.

Lebih jauh, Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemerintah akan mendukung dari sisi fiskal demi mendorong industri mobil listrik itu bisa cepat terealisasi. "Maka bagaimana bisa meningkatkannya lebih lanjut sesuai dengan templet yang diberikan kementerian perindustrian," terangnya.

Sri juga mengatakan bahwa untuk mendukung tumbuhnya industri di tengah kondisi ekonomi yang melambat. Pemerintah berencana untuk memberikan insentif tax allowance. Diharapkan dengan memberikan insentif berupa pengurangan tax allowance ini industri kembali bergairah.

Menurut dia pemerintah berencana untuk memperluas sektor industri yang akan mendapatkan fasilitas keringanan pajak penghasilan (PPh) itu. Menurut dia sejauh masih terbatas dan mampu memberikan kemudahan tax allowance bisa saja diberikan.

"Untuk insentif tax allowance (keringanan pajak penghasilan) dan holiday kita lakukan dua hal mengenai prosesnya yakni kriteria dan kemudahan yang lebih sederhana karena penggunanya sejauh ini masih terbatas," ujarnya.

Jika dilihat berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9/2016 sedikitnya ada 143 sektor yang berhak menerima tax allowance. Namun pemerintah berencana untuk memperluas ke sektor-sektor lain yang terkait setelah mendapat rekomendasi dari dari Kementerian Perindustrian.

"Jadi nanti akan ada kombinasi antara kriteria jenis industrinya saat ini sudah ada tambahan 20 KBLI yang dimasukan. Nanti kita evaluasi seberapa progresnya yang ingin di ekspan tambahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang masuk ke situ," tambah dia.

Lebih lanjut Sri menjelaskan bahwa Presiden merekomendasikan beberapa sektor yang harus ditambahkan dalam terkait dengan pemberian tax allowance tersebut. Diantara meliputi sektor pendidikan selain industri secara umum.

"Kemarin bapak Presiden juga meminta untuk sektor pendidikan diperhatikan untuk membawa capital (modal) ke dalam negeri dalam rangka menciptakan pendidikan dalam negeri berkualitas yang baik," pungkasnya.(OL-3)