Program Cetak Sawah Harus Dikawal Ketat

KASUS korupsi program cetak sawah ditemukan di beberapa daerah di Riau. Negara pun merugi lebih dari Rp1 miliar akibat kasus tersebut.

Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Firman Soebagyo mengatakan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian, harus lebih ketat dalam mengawasi program-program yang telah dilemparkan kewenangannya kepada daerah ataupun kelompok-kelompok tani.

Ia mengatakan setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pasti memiliki kriteria dan mekanisme tertentu terkait rencana kerja. Pengawasan, lanjutnya, sudah seharusnya dilakukan dengan ketat sejak masa perencanaan.

"Dalam hal cetak sawah, dari awal harus dilihat betul. Ketika mau mencanangkan cetak sawah baru di satu tempat, harus benar-benar dilihat titik lokasinya di mana. Bukan hanya di atas kertas tetapi di lapangan," ujarnya.

Secara pribadi, ia menilai program cetak sawah masih perlu dilakukan untuk meningkatkan produksi padi, terutama di wilayah-wilayah yang saat ini bukan menjadi sentra padi.

"Tentunya dalam pelaksanaan harus dikontrol. Kalau terjadi penyimpangan, harus dilihat siapa yang bertanggung jawab, diusut dan ambil tindakan hukum," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, program nasional pencetakan sawah baru di Provinsi Riau tidak sesuai dengan harapan, atau fiktif, sehingga merugikan negara miliaran rupiah.

"Kejari Pelalawan dan Indragiri Hilir menangani kasus korupsi cetak sawah baru di Kecamatan Kuala Kampar yang menggunakan dana APBN 2017. Kasus yang menjerat Jumaling sebagai ketua kelompok tani dan Kaharuddin sebagai kontraktor itu merugikan negara Rp1 miliar lebih. Mereka kini sedang menjalani persidangan," kata Aspidsus Kejati Riau Sugeng Riyanta di Pekanbaru, Selasa (6/2).

Padahal, tahun lalu Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengunjungi kecamatan tersebut dalam rangka pencanangan sentra tanaman padi di wilayah terluar dan rencana ekspor ke Malaysia dan Singapura.
(RK/X-12)