Industri E-Commerce tidak akan Dimanja

PEMERINTAH menegaskan akan memberikan level bermain yang setara antara perdagangan konvensional (offline/luring) dan digital (online/daring).

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyebut perdagangan digital atau e-commerce adalah sebuah keniscayaan. Masyarakat tentunya tidak dapat terhindar dari pergeseran gaya hidup yang kini jauh lebih efisien termasuk dalam hal proses transaksi jual beli.

Namun, dengan seluruh kelebihan dan kemudahan yang ditawarkan, bukan berarti e-commerce mendapatkan perlakukan lebih di atas perdagangan offline. Pelaku e-commerce, sebagaimana pelaku usaha lainnya, juga harus memenuhi kewajiban mereka terutama dalam hal pajak penghasilan.

"(Kalau) mereka tidak membayar PPn, PPh, sewa gedung tidak, bayar karyawan tidak, bagaimana yang offline bisa bertahan?" ujar Enggartiasto di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (31/1).

Enggar juga mengatakan, dengan mulai bertumbuhnya beberapa market place besar di Indonesia, hal itu seharusnya dimanfaatkan untuk memasarkan produk dari negeri sendiri.

"Dari market place besar itu seharusnya kita bisa buka pasar untuk produk dalam negeri. Jangan sebaliknya, malah hanya menjual barang-barang dari luar. Itulah yang sekarang terjadi. Kita hanya menjadi pasar. Dengan berbagai bea masuk bebas, barang-barang yang dibeli dengan cara online lebih banyak masuk," paparnya.

Bahkan, ia menyebutkan, salah satu marketplace terbesar di Indonesia yakni Blibli.com memiliki presentase penjualan produk asing mencapai 90%.

"Tapi ini hanya dugaan, yang kita tidak bisa tahu berapa persisnya. Kalau perusahaan yang terdaftar lebih mudah menghitungnya karena adanya keterbukaan informasi. Tapi ini tidak, kita tidak bisa lihat di mana tokonya. Kita juga tidak bisa hitung tepatnya, sekarang kita hanya lihat dari pertumbuhan logistik. Itu yang menjadi dasar pola penghitungan," ucapnya. (X-12)