Minyak Sawit Indonesia tak Mempan Dijegal

TERUS dijegal dan diserang tapi masih bertahan bahkan semakin kuat. Seperti itulah kondisi yang menggambarkan industri minyak sawit Indonesia sepanjang tahun lalu.

Pada 2017, Parlemen Uni Eropa (UE) mengeluarkan resolusi sawit dan pelarangan penggunaan biodiesel berbasis sawit karena dinilai menciptakan banyak masalah dari deforestasi, korupsi, pekerja anak sampai pelanggaran hak asasi manusia.

Bahkan, jauh sebelum itu, yakni sejak 2013, UE telah menerapkan pengenaan bea masuk antidumping (BMAD) atas produk biodiesel dengan margin sebesar 8,8%-23,3%.

Namun, bukan kelesuan yang terjadi, melainkan peningkatan eksportasi. Sepanjang tahun lalu, ekspor minyak sawit (crude palm oil/CPO) dan turunannya, tidak termasuk biodiesel dan oleochemical, mencapai 31,05 juta ton, meningkat 23% dari tahun sebelumnya yang hanya 25,11 juta ton

Dengan volume tersebut, nilai yang didapat negara menembus US$22,97 miliar atau naik 26% dibandingkan 2016 yang hanya US$18,22 miliar. Angka itu pun dinobatkan sebagai yang tertinggi yang pernah terjadi sepanjang sejarah ekspor minyak sawit Indonesia.

Ironisnya, Uni Eropa (UE) yang selama ini mencoba menghambat perdagangan minyak sawit Tanah Air, justru menjadi salah satu pihak yang menyumbang kenaikan. Tercatat, sepanjang 2017, negara-negara di Benua Biru itu mengimpor 5,03 juta ton CPO, melonjak 15% dari 2016 yang hanya 4,37 juta ton.

"Serangan selalu ada tetapi ekspor naik. Mereka tidak mau ada minyak sawit Indonesia yang masuk tetapi sekarang angkanya lebih tinggi," ujar Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Togar Sitanggang di kantornya, Selasa (30/1).

Selain UE, hampir semua negara tujuan utama ekspor mencatatkan kenaikan. India menjadi yang tertinggi dengan angka 7,63 juta ton, naik 32% dari tahun sebelumnya 5,78 juta ton. Disusul Tiongkok yang mencatatkan kenaikan 16% dari 3,23 juta ton menjadi 3,73 juta ton.

Diikuti negara-negara Afrika sebesar 2,29 juta ton atau naik 50% dari 1,52 juta ton. Kemudian Pakistan yang naik 7% menjadi 2,21 juta ton, Timur Tengah merangkak 9% ke angka 2,12 juta ton, Bangladesh melonjak 36% menjadi 1,26 juta ton dan Amerika Serikat naik 9% menjadi 1,18 juta ton.

"Semua kenaikan ini karena penduduk dunia terus tumbuh. Walaupun dihambat, kebutuhan akan minyak sawit sebagai bahan baku berbagai kebutuhan sehari-hari tidak bisa ditampik. Selama penduduk dunia terus bertumbuh, kebutuhan minyak sawit bertumbuh. Semakin berkembang dan maju suatu negara, kebutuhan minyak sawit semakin besar," jelas Togar.

Hanya saja, ia mengajak semua pihak harus bersiap untuk menghadapi hambatan-hambatan berikutnya yang pasti akan kembali dimunculkan oleh dunia internasional terutama UE.

"Sebenarnya kita selalu siap. Kita selalu bersikap 'ada apa lagi nih?' Seperti sudah biasa menerima tuduhan dari luar," ucapnya.

Dalam kesempatan sama, Direktur Eksekutif Gapki Danang Giriwardana menyebutkan dengan hasil yang didapatkan, sudah semestinya pemerintah mendukung pengembangan industri kelapa sawit dengan konsisten.

Selama ini, beberapa pemerintah daerah (pemda) masih kerap melakukan hambatan dengan menarik sumbangan terhadap hasil CPO.

"Itu yang sebenarnya membebani, menambah biaya. Artinya semakin besar biaya sumbangan ke pemda, kita harus naikkan harga CPO jadi harga tidak kompetitif," tandasnya.

Di sisi lain, ia mengapresiasi pemerintah pusat yang sangat giat melakukan pembangunan infrastruktur terutama jalan. "Transportasi menjadi lancar. Yang biasanya harus ditempuh 4 jam kini hanya perlu 2 jam. Konsumsi BBM jadi turun. Efek itu sangat nyata." (X-12)