Bursa akan Panggil Ratu Prabu

HEBOH rencana pembangunan light rail transit (LRT) oleh emiten bursa PT Ratu Prabu (ARTI) Tbk senilai Rp405 triliun membuat Bursa Efek Indonesia (BEI) berencana meminta keterangan dari emiten tersebut.

Dirut BEI Tito Sulistio mengatakan umumnya emiten yang terdaftar di bursa akan memberikan pemaparan bila akan ada rencana korporasi yang besar.

"Nanti kan dia laporan. Sekarang posisinya dia baru ber-temu (Wagub DKI) dan penjajakan. Walau begitu, biasanya bursa akan kirim surat minta keterangan," ujar Tito saat dihubungi, pekan lalu.

Diakui Tito, BEI belum mengetahui arah dari gagasan yang diungkap Prabu Energi sebab bisa saja pada akhirnya mereka tidak menggunakan perusahaan yang tercatat di bursa.

"Belum tentu dia pakai PT itu. Masih kami tunggu saja. Prosesnya lama. Dari membuat proposal bikin hitungan kemudian tender itu butuh tahunan," ujarnya.

Mengenai kebutuhan pendanaan yang besar, analis Binaartha Sekuritas Reza Priyambada mengatakan hal itu bisa dilihat dari dari cash yang dimiliki perusahaan.

"Coba saja lihat cash-nya. Tentunya kalau tidak memungkinkan, mereka akan terbitkan saham baru atau right issue. Itu yang lebih cepat. Melalui bond bisa juga. Tapi harus mereka sesuaikan dengan kupon dan suku bunga berlaku," jelas Reza.

Saat dihubungi secara terpisah, Direktur Utama PT ARTI Burhanuddin Bur Maras mengatakan pihaknya akan mengusahakan pembiayaan LRT dari berbagai macam.

Namun, ia memastikan telah ada ketersediaan dana yang cukup besar bila rencana itu disetujui pemerintah.

Yang penting, kata Maras, peminjam harus meyakinkan kalau uang yang dipinjam akan kembali.

Menilik dari kinerja usaha migasnya, emiten berkode ARTI itu menunjukkan perkembangan yang stagnan.

Pada penutupan Jumat, saham mereka diperdagangkan sebanyak 300 kali dengan volume 137.282 lot dan nilai transaksi mencapai Rp659,1 juta.

Dengan harga saham di level Rp50, price to earning ratio ARTI sudah mencapai 58,19 atau harga saham sudah terlalu mahal, dengan laba bersih per saham pada 30 September tercatat hanya Rp0,81.

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasi perusahaan per September 2017, tercatat total aset sebesar Rp2,5 triliun.

Harus matang

Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono mengungkapkan rencana pembangunan LRT oleh pihak swasta harus dipertimbangkan dengan matang, baik dari sisi nilai investasi maupun sistem transportasi yang terintegrasi.

Hal itu harus dilakukan agar proses pembangunan dari perencanaan, eksekusi, hingga penyelesaian sesuai dengan yang diharapkan, bukannya berakhir mangkrak seperti proyek monorel.

"Proyek monorel yang mangkrak itu juga dengan swasta. Pengalaman monorel itu sangat baik untuk dijadikan acuan agar ke depan semua disiapkan dengan matang sehingga tidak ada proyek mangkrak," ujar Bambang, kemarin. (Pra/E-1)