Berhemat demi Jaga Daya Beli Masyarakat

SEJUMLAH langkah efisiensi bakal dilakukan PT Pertamina (persero) dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk menekan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif dasar listrik (TDL).

Hasilnya, tahun depan pemerintah menjamin tidak ada penaikan tarif untuk kedua sektor penting tersebut, setidaknya hingga 31 Maret 2018.

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, saat memberikan keterangan resmi di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, kemarin, mengungkapkan alasan harga BBM dan TDL tidak berubah agar daya beli masyarakat tetap terjaga.

Alasan lainnya ialah untuk membantu program pemerintah yang tengah memacu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.

"Pemerintah memutuskan tarif listrik untuk 1 Januari sampai 31 Maret 2018 di-nyatakan tetap. Sama dengan periode tiga bulan terakhir," ujarnya.

Jonan menjelaskan harga BBM jenis premium dan solar termasuk penugasan di luar Jawa, Madura, dan Bali tetap Rp6.450 per liter dan Rp5.150 per liter.

Begitu juga TDL, baik golongan 450 VA dan 900 VA tetap sebesar Rp415 per kwh dan Rp605 per kwh.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir mengatakan pihaknya akan terus berupaya berhemat agar tarif listrik bisa terjangkau masyarakat.

"Efisiensinya banyak sekali, dari operation maintenance, zonasi batu bara, kualitas batu bara juga kita cari yang terbaik. Pokoknya kita lakukan efisiensi yang terbaik," tegasnya.

Langkah serupa dilakukan PT Pertamina (persero).

Direktur Utama PT Pertamina Elia Massa Manik menyatakan upaya efisiensi akan dilakukan dalam penggunaan material, juga penerapan teknologi tercanggih dalam setiap operasi.

"Misal kalau dulu pemakai-an material 100, kita turun-kan ke 90 atau 80," ujarnya.

Dalam enam bulan terakhir, kata Elia, Pertamina juga telah mengevaluasi model bisnis perusahaan dan sistem pengadaan pada kilang.

Dua upaya tersebut diyakini dapat berkontribusi dalam efisiensi secara keseluruhan.

"Perubahan model bisnis, yang tadinya distok, kita tidak stok lagi. Itu lebih murah dan arus keluar bisa lebih baik. Itu banyak kita lakukan di kilang dan downstream," ungkapnya.

Harga minyak

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah mencermati dinamika dalam perhitungan subsidi atau penerimaan negara terkait dengan tren fluktuasi harga minyak dunia.

Menurut Menkeu, realisasi Indonesian crude price (ICP) hingga 15 Desember 2017 mencapai US$50,3 per barel atau lebih tinggi daripada asumsi APBN 2018 yang sebesar US$48 per barel.

Di sisi lain, harga minyak dunia dari sejumlah acuan perdagangan internasional terpantau sudah di atas US$55 per barel.

Dari setiap kenaikan ICP sebesar US$1 per barel, kata Sri, terdapat dampak ke APBN sekitar Rp0,7 triliun. Hal itu dengan catatan asumsi seluruh belanja terkait dengan subsidi masih sesuai dengan postur APBN.

"Jadi kalau sampai (ada) kenaikan harga (minyak) internasional, nanti kami lihat di perhitungan subsidi atau penerimaan negara kita," imbuh Ani, sapaan akrabnya.

Dalam APBN 2018, subsidi energi dialokasikan sebesar Rp94,5 triliun dengan perincian subsidi BBM dan elpiji Rp46,9 triliun dan subsidi listrik Rp47,7 triliun.

Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam APBN 2018 termasuk dari sumber daya alam (SDA) diproyeksikan sebesar Rp275,4 triliun. (Tes/E-2)