GUNA meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi proses pengadaan langsung, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dalam penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung (Simpel) yang digagas oleh Kemenkeu.
Melalui keterangan yang diterima di Jakarta, kerja sama tersebut dikukuhkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang berlangsung pada Kamis (7/12) di Kantor Kemenkeu, yang ditandatangani Sekjen Kemendikbud, Didik Suhardi, dan Sekjen Kemenkeu, Hadiyanto.
Simpel merupakan sistem informasi yang dibuat Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kemenkeu untuk memfasilitasi proses pengadaan langsung secara elektronik.
Tidak hanya berfokus pada efisiensi proses pengadaan langsung, basis data hasil pengadaan yang dikelola melalui aplikasi Simpel juga dapat menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan evaluasi pengadaan langsung. Aplikasi ini dapat membantu dalam penyusunan analisa pengeluaran, analisa standar biaya, laporan pelaksanaan pengadaan langsung, dan lain-lain.
Sekjen Kemendikbud menjelaskan, Simpel akan diimplementasikan di 214 satuan kerja (satker) yang ada di lingkungan Kemendikbud dengan total Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak 365.
Implementasi tersebut akan dilakukan secara bertahap dengan dimulai pada 2018 di 43 satker Kemendikbud yang berada di kantor pusat.
"Seluruh satuan kerja daerah yang berjumlah 152 satker akan mengikuti implementasi aplikasi tersebut pada 2019 dan tahap implementasi terakhir dilaksanakan pada 19 satker luar negeri pada 2020," kata Didik.
Ia mengutarakan bahwa kerja sama antara Kemendikbud dan Kemenkeu itu diharapkan dapat menjadi inisiatif yang baik lintas kementerian dalam menciptakan sistem pengadaan barang dan jasa yang lebih efisien, akuntabel, dan transparan. (RO/OL-2)
