Himbara Siap Implementasikan GPN

HIMPUNAN Milik Negara (Himbara) menyatakan kesiapannya untuk mengimplementasikan sistem Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) atau National Payment Gateway yang telah diresmikan. Ketua Himbara Maryono menyatakan kartu debit berlogo Garuda Merah, akan didistribusikan pada awal Januari 2018.

“Saya kira Himbara sudah siap untuk mengimplementasikan GPN. Karena itu kartunya akan satu dan bisa transaksikan di semua bank termasuk Himbara,” ujar Maryono usai menghadiri FGD BI dengan tema “Transaksi Zaman Now,Bye Bye Tunai” di Jakarta, Rabu (6/12).

Meski dengan diberlakukannya GPN tarif transaski hanya dikenakan 1% dari sebelumnya 2%-3%, namun hal tersebut tidak akan menurunkan profit bank. Sebab, dengan adanya penurunan tarif tersebut, akan membuat transaksi kartu debit meningkat.

"Dari sisi pendapatan, misalnya profit menurun. Tapi kami akan mendapatkan transaksi lebih besar, dengan netting yang naik malah bisa-bisa nggak turun tapi malah naik," jelasnya.

Sementara itu, Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara mengungkapkan, penerapan GPN sudah ditunggu sejak 20 tahun lalu. Dengan sistem GPN transaksi nontunai akan lebih efisien.

Menurut Mirza, salah satu efisiensi yang bisa dilakukan yakni pada jumlah mesin electronic data capture (EDC). Biaya merchant discount rate (MDR) dalam transaksi dengan menggunakan kartu debet melalui mesin EDC juga diturunkan. Dengan demikian, merchant dan masyarakat dapat sama-sama terbantu.

"Diharapkan ada MDR yang lebih rendah bisa jadi lebih efisien dan bisa bantu masyarakat," katanya.

Dorong Transaksi NonTunai

Direktur BTN Adi Setianto mengatakan, implementasi GPN sangat membantu dalam mendorong peningkatan transaksi nontunai.

Alasannya, saat ini pembayaran tunai masih menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia. Berdasarkan data saat, 85% transaksi masih dilakukan secara tunai. Padahal 36% masyarakat sudah memiliki akun di bank, namun transaksi non tunai masih dikisaran 10%.

“Sudah saatnya seluruh pihak yang terlibat dalam alur transaksi di Indonesia untuk berkolaborasi menuju masyarakat nontunai,” jelas Adi.

Perubahan gaya hidup yang menuntut kecepatan dan kemudahan, serta praktis dan transparan dalam proses transaksi hanya cocok dilakukan secara nontunai.

Di sisi lain, dalam menghadapi sistem cashless payments, sangat diperlukan sistem keamanan yang handal, mengingat sistem cashless payments berbasis server dan database, maka sistem ini sangat rentan terhadap pencurian data.

“Hal ini perlu mendapat perhatian seluruh pemangku kepentingan agar sistem cashless payments berjalan dengan baik di Indonesia,” katanya. (OL-3)