Ekspor Teh Kian Susut, Indonesia Lakukan Misi Advokasi ke Eropa

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan mengatakan UE telah menghambat ekspor teh Indonesia lewat kebijakan Peraturan Komisi Eropa Nomor 1146/2014, diterbitkan pada 23 Oktober 2014 dan berlaku mulai 18 Mei 2015. Akibatnya, volume dan nilai ekspor teh Indonesia ke UE rata-rata menurun sebesar 20% dalam lima tahun terakhir.

“Misi advokasi teh ini diharapkan dapat meminimalisasi hambatan ekspor teh Indonesia ke Uni Eropa, sehingga ekspor produk teh Indonesia di kawasan ini kembali berjaya,” kata Oke dalam keterangan resmi, Minggu (3/12).

Adapun delegasi teh Indonesia akan mengunjungi Hamburg, London, dan Brussel dengan membawa pesan meminimalisasi hambatan ekspor teh Indonesia ke UE. Misi advokasi dilaksanakan pada 3-9 Desember 2017.

Oke menjelaskan regulasi UE tersebut mensyaratkan ambang batas residu AQ dalam daun teh kering sebesar 0,02 mg/kg dengan alasan melindungi konsumen teh dari bahaya penyakit yang bersifat karsinogenik. Dasar penetapan regulasi itu ialah prinsip kehati-hatian (precautionary principle).

Pemerintah Indonesia melihat penentuan ambang batas AQ tersebut hanya ditentukan secara default dengan menggunakan batas terendah dari suatu metode analisis untuk penetapan kadar. Penentuan ambang batas tersebut juga tidak berdasarkan analisis risiko karena tidak ditemukannya dokumen analisis risiko untuk AQ yang dilakukan European Food Safety Authority.

"Secara umum, kinerja ekspor teh Indonesia sedang mengalami perlambatan. Hal ini ditandai oleh pangsa ekspor yang menurun, harga teh Indonesia yang rendah, dan kebijakan impor yang diberlakukan oleh negara tujuan ekspor," paparnya.

Dalam misi ke UE, Oke memaparkan pihaknya akan berkonsuktasi teknis dengan pemangku kepentingan teh Uni Eropa yaitu Tea & Herbal Infusion Europe (THIE). Delegasi juga diagendakan menjajaki kerja sama penelitian sampel teh dengan laboratorium Eurofins Scientific di Hamburg, Jerman. Selain itu, akan dilaksanakan diskusi akses pasar dan preferensi pasar dengan pembeli/pemangku kepentingan teh di London, Inggris.

Delegasi, sebut Oke, juga akan berkunjung dan berkonsultasi ke Directorate General for Health and Food Safety (DG SANTE) Komisi Eropa di Brussel, Belgia. Dalam kunjungan kerja, delegasi Indonesia akan mempresentasikan bukti saintifik yang merupakan hasil studi ilmiah Pusat Pengujian Mutu Barang Kementerian Perdagangan bersama peneliti dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Hasil studi menunjukkan bahwa ambang batas residu anthraquinone (AQ) yang dapat ditolerir manusia adalah 0,2 mg/kg dengan mempertimbangkan analisis risiko, lebih longgar dari yang ditetapkan Komisi Eropa.

“Pemerintah Indonesia telah berhasil menyelesaikan riset ilmiah yang membuktikan bahwa ambang batas residu AQ daun teh kering sebesar 0,02 mg/kg dalam Peraturan Komisi Eropa No 1146/2014 terlalu ketat,” ungkap Oke.

Selain kunjungan, ia mengatakan delegasi Indonesia juga akan melakukan networking dengan International Tea Committee, pengemas teh, pedagang ritel teh, dan pengelola toko teh premium (tea specialty) di London. Tujuannya, menurut Oke, untuk meningkatkan pangsa pasar produk teh Indonesia dan menjadi kesempatan untuk menjajaki selera konsumen teh di Eropa.

Sebagai informasi, Indonesia masuk dalam 10 negara produsen teh terbesar di dunia. Teh disebut merupakan pendukung ekonomi dan salah satu sektor yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Saat ini, teh diproduksi oleh badan usaha milik negara, perusahaan swasta, dan petani kecil. Sekitar 44,4% dari luas area perkebunan teh di Indonesia adalah perkebunan rakyat. Setidaknya 500 ribu orang bergantung secara langsung maupun tidak langsung pada sektor ini.

Berdasarkan data International Tea Committee, konsumsi teh secara global di tahun 2010 melonjak 60% dibanding tahun 1993. "Pertumbuhan signifikan komoditas ini diprediksi akan terus berlangsung karena masyarakat dunia semakin menyadari khasiat teh untuk kesehatan," imbuh Oke. (OL-3)