Jokowi Yakin Negosiasi Dengan Freeport Rampung Desember

PRESIDEN Joko Widodo sangat yakin bahwa negosiasi antara pemerintah dengan PT Freeport Indonesia dapat segera rampung bulan depan, Desember 2017. Proses negosiasi sudah masuk tahap final dengan penjabaran kesepakatan besar yakni divestsasi saham, smelter dan stabilitas investasi.

"(Proses negosiasi dengan Freeport) segera akan selesai. Lihat saja," tegas Jokowi saat menghadiri acara CEO Talk, di Jakarta. 29/11.

Keyakinan tersebut dibuktikan dengan beberapa langkah para pembantunya yang serius merampungkan perundingan dengan Freeport. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M Soemarno telah resmi menandatangani akta pengalihan saham seri B, yang terdiri atas PT Aneka Tambang (Antam) Tbk sebesar 65%, PT Bukit Asam Tbk 65,02%, PT Timah Tbk 65%, dan 9,36% saham PT Freeport Indonesia yang dimiliki pemerintah, kepada PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum).

Pengalihan itu dalam rangka penambahan penyertaan modal negara ke dalam modal perseroan. Dengan ditandatanganinya akta tersebut, Holding BUMN Industri Pertambangan resmi berdiri di bawah PT Inalum yang menjadi induk perusahaan (holding) BUMN industri pertambangan, serta PT Aneka Tambang (Antam) Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Timah Tbk yang menjadi anak perusahaan (anggota holding).

Menurut Rini, meski status mereka berubah, ketiga anggota holding itu tetap diperlakukan sama dengan BUMN untuk hal-hal yang bersifat strategis. Dengan begitu, negara tetap memiliki kontrol terhadap ketiga perusahaan tersebut, baik secara langsung melalui saham dwiwarna maupun tidak langsung melalui PT Inalum (persero) seperti diatur dalam PP 72 Tahun 2016.

"Segala hal strategis yang dilakukan perusahaan anggota holding, semua tetap dalam kontrol negara, sama dengan sebelum menjadi anggota holding, termasuk yang terkait dengan DPR bila akan diprivatisasi. Perubahan nama dengan hilangnya 'persero' juga tidak memberikan konsekuensi hilangnya kontrol negara dan kewenangan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat," ujar Rini.

Rini menjelaskan proses komunikasi dengan Komisi VI DPR sudah intensif, baik melalui rapat dengar pendapat, rapat kerja, maupun beberapa kali focus group discussion (FGD). Selain itu, setelah terbit PP 47/2017, dilanjutkan dengan proses administrasi, termasuk akta pengalihan saham yang telah ditandatangani. Adapun persetujuan Holding BUMN Industri Pertambangan akan dibawa ke RUPSLB Antam, Bukit Asam, dan Timah secara bersamaan hari ini di Jakarta.

Pembentukan Holding BUMN Industri Pertambangan, kata Rini, bertujuan meningkatkan kapasitas usaha dan pendanaan, pengelolaan sumber daya alam mineral dan batu bara, peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi dan meningkatkan kandungan lokal, juga efisiensi biaya dari sinergi yang dilakukan.

PT Inalum (persero) sebagai induk holding memiliki tugas strategis untuk mengambil alih divestasi saham PT Freeport Indonesia (FI). Sampai saat ini, proses negosiasi masih berlanjut dan diyakini dengan peningkatan aset holding BUMN tambang akan mampu menyerap nilai akuisisi PT FI.

Kementerian BUMN juga sudah menyatakan holding BUMN tambang itu akan membeli saham PT FI dengan memanfaatkan pinjaman (utang) dari dana BUMN perbankan jika pendanaan dari ekuitas holding tidak mencukupi.

"Seumpama pendanaannya cukup dari ekuitas holding, itu sudah selesai. Kalau tidak cukup, ada pinjaman bank pemerintah," kata Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno. (OL-3)