Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
PENYELENGGARAAN pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada tahun depan, berikut kampanye pemilihan presiden (pilpres), diyakini bakal mendongkrak pertumbuhan konsumsi rumah tangga khususnya golongan menengah bawah. Bahkan, menurut Direktur Center of Reform on Econo-mics (CORE) Mohammad Faisal, pertumbuhannya diprediksi lebih tinggi daripada golongan menengah atas.
Dia mencontohkan dampak pilkada serentak pada 2015 yang mampu mendongkrak pertumbuhan konsumsi rumah tangga masyarakat menengah bawah hingga 20%.
"Selain itu, peningkatan belanja bantuan sosial (bansos), baik yang bersumber dari APBN maupun APBD akan memengaruhi pertumbuhan konsumsi.
Namun, belanja tersebut hanya berdampak ke kelas bawah sebagai sasarannya, dengan kontribusi terhadap konsumsi nasional kurang dari 10%," jelas Faisal dalam sebuah diskusi di Jakarta, kemarin.
Untuk konsumsi masyarakat menengah atas, kata Faisal, pada tahun depan belum banyak meningkat jika dibandingkan dengan tahun ini.
Menurutnya, golongan tersebut cenderung menahan belanja hingga situasi politik benar-benar stabil dan kebijakan perpajakan lebih kondusif.
Dalam acara yang sama, ekonom senior CORE Hendri Saparini menyatakan pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada 2018 berpotensi mencapai 5%.
Proyeksi tersebut sedikit lebih baik daripada pertumbuhan konsumsi rumah tangga di 2017 yang diperkirakan hanya mencapai 4,95%.
"Dari awal kami yakin bahwa pelambatan konsumsi rumah tangga tidak hanya disebabkan shifting (dari belanja konvensional ke online), tetapi juga karena adanya pemangkasan subsidi listrik untuk golongan 900 VA (volt ampere). Kami meyakini itu mengurangi konsumsi rumah tangga, terutama golongan menengah ke bawah," ujarnya.
Tidak signifikan
Kendati pemerintah menahan kenaikan harga administered prices seperti harga tabung elpiji 3 kilogram, ketersediaan (suplai) stok semakin berkurang.
Alhasil, masyarakat kelas menengah bawah mengalami kesulitan memperoleh tabung gas melon yang pada akhirnya berdampak terhadap daya beli.
Pelemahan konsumsi rumah tangga juga tecermin dari penurunan nilai tukar petani (NTP) terutama sektor perkebunan dan hortikultura, serta upah buruh riil yang belum membaik.
Konsumsi rumah tangga yang melambat kemudian menahan laju pertumbuhan ekonomi 2017 yang diprediksi berkisar 5,05%-5,1%. Pasalnya, kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap struktur produk domestik bruto (PDB) terbilang besar.
Sebagai gambaran, sepanjang kuartal I sampai kuartal III 2017, kontribusi konsumsi rumah tangga berikut swasta tercatat 55,27 %. "Terpenting bagaimana menciptakan kebijakan yang bisa meningkatkan konsumsi masyarakat. Kebijakan pajak juga membuat kelas (menengah) atas menunggu untuk meningkatkan konsumsi mereka," ujar Hendri.
Dalam diskusi tersebut, Faisal menyoroti mengenai tekanan inflasi dari administered prices pada tahun depan yang menurutnya tidak signifikan. Apalagi, kata dia, pemerintah berkomitmen tidak melakukan penyesuaian terhadap harga bahan bakar minyak (BBM), tarif listrik, dan harga gas tabung elpiji 3 kg.
Inflasi dari volatile food, kata dia, juga diprediksi tidak akan memberikan tekanan sepanjang pemerintah mampu mengelola stok dan distribusi bahan pangan. Dia memprediksi tingkat inflasi 2018 sebesar 3,5%. (E-2)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved