Political Will Tentukan Masa Depan Transportasi

SEKJEN Kementerian Perhubungan Sugihardjo menyatakan penerapan jalan berbayar atau electronic ride pricing (ERP) dinilai sebagai kebijakan paling adil karena memberi pilihan bagi pengemudi.

“ERP ialah jawaban paling adil. Kalau pola three in one dan ganjil-genap itu kurang adil karena memaksa sehingga pengguna jalan tidak punya pilihan,” kata Sugihardjo dalam acara Intelligent Transport System (ITS) Role in Future Mobility, di Jakarta, seperti dikutip Antara kemarin.

Untuk itu, ia mendorong Pemprov DKI agar segera merealisasikan jalan berbayar itu dan tak menundanya karena kepadatan kian bertambah.

Kemauan pengambil kebijakan amat menentukan masa depan transportasi yang berdampak pada perekonomian daerah. Dia mencontohkan proyek MRT yang sudah dilakukan studi pada 1987, tapi baru dimulai pada 2013. “Kemenhub berharap diselesaikan karena sudah sangat terlambat, artinya harus ada political will. Banyak pembangunan infrastruktur terkendala bukan karena aspek teknis, melainkan karena pembuatan keputusan,” katanya.

Sugihardjo menambahkan, selagi mempersiapkan sistem, pemerintah menyiapkan transportasi publik yang layak.

Salah satu Pendiri ITS Indonesia Bambang Susantono mengatakan banyak manfaat jika diterapkan sistem jalan berbayar, seperti peralihan ke angkutan umum, kemudian uang yang dibayarkan bisa diputar kembali untuk peningkatan fasilitas transportasi.

Pakar transportasi Elly Sinaga mengatakan seharusnya sistem jalan berbayar sudah diterapkan mulai 2019 lantaran jika tidak dilaksanakan, diperkirakan Jakarta macet total (grid lock) pada 2022.

Presiden ITS Indonesia Noni Purnomo berharap dukungan teknologi bisa membantu pemerintah untuk bergerak lebih cepat dalam menangani masalah transportasi. (E-3)