Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menargetkan proses penyatuan (holding) untuk dua sektor yakni migas dan tambang akan selesai pada tahun ini. Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR disebut bahwa holding di dua sektor tersebut sudah dalam tahap final. “Kajian holdingisasi sudah selesai, dan FGD telah dilaksanakan bersama Komisi VI,” ujar Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto mewakili Menteri BUMN Rini Soemarno di ruang rapat Komisi VI DPR Jakarta, kemarin.
Khusus untuk holding tambang, Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Stra-tegis, dan Media, Fajar Harry Sampurno mengatakan pembentukan holding tambang tersebut ditargetkan selesai pada Oktober ini. Saat ini, kata Fajar, pembentukan holding tambang tinggal menunggu rancangan peraturan pemerintah terkait pemasukan modal (RPP Inbreng) ditandatangani Presiden Jokowi. Diketahui, holding tersebut terdiri dari PT Inalum sebagai induk dengan anggotanya yakni PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Timah Tbk.
“Kalau holding tambang RPP selesai ditandatangani Presiden, sekarang (RPP Inbreng) di Menkeu nanti Menkeu beri pengantar ke Setneg. Kita harap Oktober ini selesai,” jelasnya.
Setelah RPP Inbreng ditandatangani Presiden, Fajar menyebut selanjutnya akan dibuat anggaran dasar untuk kelembagaan holding tersebut. Setelah itu Menkeu akan membuat penilaian terkait nilai sahamnya. “Tapi, karena ini ada 3 perusahaan publik (PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Timah Tbk) itu persetujuan pengalihan urusannya ke OJK nanti akan ada RUPS,” jelasnya. (Nyu/E-2)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved