PLN Laporkan Hambatan Proyek di NTB

JAJARAN PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) melaporkan berbagai hambatan dalam pelaksanaan proyek kelistrikan 35 ribu megawatt di Nusa Tenggara Barat kepada Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ­Arcandra Tahar.

“Ada beberapa kendala yang kami hadapi dalam pelaksanaan program kelistrikan di NTB,” kata General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara, Djarot Hutabri, di Sumbawa Besar, NTB, kemarin.

Berbagai permasalahan itu dilaporkan ketika Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar meninjau lokasi proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Sumbawa di Labuan Badas, Kabupaten Sumbawa.

Hadir dalam kegiatan tersebut ialah anggota Komisi VII DPR Zulkiflimansyah, Bupati Sumbawa HM Husni Djibril, Direktur PLN Regional Bisnis Jawa Timur, Bali-Nusa Tenggara Djoko R Abumanan, dan General Manager PLN Wilayah NTB H Mukhtar.

Djarot menyebutkan kendala yang dihadapi ialah penolakan salah satu pondok pesantren di Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, dalam pembangunan menara (tower) jalur saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 70 kilo- volt section Taliwang-Alas.

Selain itu, ada beberapa masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat pada jalur SUTT 70 kilovolt section Taliwang-Alas yang tidak mau lahan mereka terlintasi jalur transmisi dan meminta harga kompensasi melampaui aturan.

Ada juga masalah lahan kehutanan dengan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) sudah terbit, tetapi belum bisa dibangun karena ada klaim kepemilikan oleh warga pada jalur SUTT 150 kilovolt Labuhan Empang-Dompu.

PLN saat ini masih berupaya menyelesaikan permasalahan tersebut. Tindak lanjut yang dilakukan ialah sosialisasi kepada pengelola pondok pesantren, juga mediasi dengan tokoh masyarakat.

“Kami masih berupaya untuk menyelesaikan persoalan tersebut,” kata Djarot di hadapan Wamen ESDM.

Dalam menanggapi laporan PLN, Wamen ESDM Arcandra Tahar mengatakan pembangunan proyek yang besar harus taat dengan perencanaan. Proyek pembangunan pembangkit listrik juga harus paralel dengan jaringan sehingga ketersediaan listrik di NTB, khususnya Pulau Sumbawa, cepat memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat.

“Pembangunan jaringan enggak boleh series. Jaringan selesai, transmisi enggak ada, lalu mau diapakan. ­Harus jaringan selesai, transmisi selesai, jadi optimal pemanfaatannya,” ujar Arcandra.

Anggota Komisi VII DPR Zulkiflimansyah menyarankan agar jajaran PLN berkomunikasi secara intensif dengan Bupati Sumbawa Barat dalam upaya menyelesaikan berbagai permasalahan terkait dengan program kelistrikan nasional.

Pembangunan PLTMG Sumbawa berkapasitas 50 megawatt (Mw) masuk program pembangunan pembangkit 35 ribu Mw yang diusung pemerintahan Presiden Joko Widodo. Proses pembangunan PLTMG Sumbawa dimulai sejak Juni 2017, dan ditargetkan selesai pada akhir 2018. Pembangkit listrik itu akan memperkuat sistem kelistrikan Sumbawa. (E-1)

[email protected]