MENTERI Perhubungan Budi Karya Sumadi menginginkan tol laut bisa lebih terkoordinasi sehingga tujuan menekan disparitas harga di wilayah timur Indonesia dapat tercapai.
“Tadi kami rapat dengan Pak Menko (Luhut Binsar Pandjaitan), membahas tol laut agar lebih koordinatif antara pemangku kepentingan,” kata Budi seusai rapat koordinasi, di Kemenko Kemaritiman Jakarta, pekan lalu.
Menhub menjelaskan koordinasi lebih ditingkatkan untuk mendorong optimalisasi program tersebut. “Jadi kami minta BUMN agar mendorong barang-barangnya dikonsentrasikan di tol laut. Contohnya semen atau beras, mungkin bisa kita reroute (alih rute).”
Kemenhub membangun tol laut untuk angkutan barang di laut yang melayani 13 trayek dan tol udara sebagai integrasi dari tol laut untuk distribusi barang ke daerah dan pedalaman untuk mengurangi disparitas harga.
Meski Menteri Budi mengatakan tol laut menekan harga barang hingga 20% seperti di Rote, data di lapangan menunjukkan perbedaan. Di Flores Timur, ada penyimpangan yakni manifes kapal dimanipulasi dari sembako menjadi barang-barang milik pengusaha.
Anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo mengatakan tol laut tidak dimanfaatkan mereka yang mestinya melakukan stabilisasi harga seperti Bulog dan Pertani. Yang memanfaatkan justru pedagang yang menyesuaikan harga dengan mekanisme pasar. Padahal, ada anggaran besar untuk subsidi tol laut.
Ketua Komisi Tetap Sarana dan Prasarana Perhubungan Kadin Asmary Herry mengatakan subsidi bisa dihemat melalui sinergi dengan swasta. “Soal mekanisme penetapan swasta, yang lebih dulu melayari rute, diserahkan pemerintah,” kata dia.
Direktur Pelayanan Tempuran Emas Tbk Teddy Arief Setiawan mengusulkan tol laut hanya melayani jalur perintis agar tidak tumpang tindih dengan rute komersial yang dilalui pelayaran swasta. “Jadi, subsidi pemerintah untuk kapal tol laut lebih efektif,” tutur Teddy. (Ant/E-1)
