Pengenaan Biaya Top Up Uang Elektronik Hambat Cashless Society

KETUA Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menyebutkan langkah Bank Indonesia yang hendak mengeluarkan regulasi terkait pengenaan biaya top up pada uang elektronik akan menghambat upaya Gerakan Nasional Non Tunai.

"Secara filosofis, apa yang dilakukan BI justru bertentangan dengan upaya mewujudkan Cashless Society," ujar Tulus melalui keterangan resmi, Sabtu (16/9).

Sedianya, tanpa menarik biaya top up, ungkap Tulus, perbankan sudah sangat diuntungkan karena menerima uang di muka. Di sisi lain, konsumen sebagai pengguna belum melakukan transaksi.

Maka menurutnya sangat tidak adil dan tidak pantas jika konsumen justru dibebani disinsentif berupa buaya top up.

"Seharusnya konsumen malah mendapatkan insentif karena telah menggunakan non tunai dan membantu program pemerintah," tegasnya.

Ia memandang sangat tidak pantas bagi perbankan menggali pendapatan dengan mengandalkan uang recehan.

"Seharusnya keuntungan bank itu berbasis dari modal uang yang diputarnya dari sistem pinjam meminjam, bukan mencatut transaksi recehan dengan mengenakan biaya top. YLKI mendesak Bank Indonesia untuk membatalkan peraturan tersebut," tandasnya. (OL-6)