Mafia Pangan Eksis Target Swasembada Pasti Gagal

DEWAN Ketahanan Nasional (Wantanas) mewanti-wanti pemerintah agar serius dalam menangani pemberantasan mafia pangan yang diyakini ada dalam rantai distribusi pangan di Tanah Air. Wantanas menilai keberadaan mafia pangan yang memonopoli jalur distribusi serta melakukan kartel bisa menggagalkan target swasembada pangan yang sedang diupayakan direalisasikan oleh pemerintah.

"Oleh sebab itu, mau tidak mau hal ini harus diberantas dan merupakan tugas dari pemerintah dan kita semua untuk menghilangkannya", kata Sekjen Wantanas Letnan Jenderal TNI Nugroho Widyotomo di Padang, Rabu (2/8).

Ia menyampaikan hal itu pada seminar dan lokakarya nasional Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Lokal Untuk Pencapaian Swasembada Daging Sapi Dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional, digelar Universitas Andalas bekerja sama dengan Wanhanas dan Kementerian Pertanian.

Menurut Nugroho impor pangan itu untungnya besar sehingga sangat memungkinkan
pihak yang bisa menggagalkan swasembada adalah pelaku monopoli distribusi
pangan dan kartel. "Logikanya kan rezeki mereka berkurang," tambahnya.

Ia menyebutkan pemerintah telah menargetkan pencapaian swasembada pangan sejak tahun 2000 namun hingga saat ini belum tercapai. "Akhirnya dilakukan impor namun hal ini menjadi perdebatan bahkan memakan korban, dan ini tidak bisa terus menerus dibiarkan menjadi ancaman bagi ketahanan nasional," katanya.

Nugroho menjelaskan saat ini ada 250 juta penduduk Indonesia yang harus dipenuhi kebutuhan pangan dan mencari cara supaya tidak impor. "250 juta orang ini pangsa pasar yang besar bagi negara lain, sekarang bagaimana caranya agar kita bisa memenuhi kebutuhan secara mandiri," ujarnya.

Ia menerangkan untuk mencapai bonus demografi salah satunya harus dipersiapkan sumber daya manusia yang baik dan kuncinya adalah pemenuhan kebutuhan pangan.

Sementara Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian I Ketut Diarmita mengatakan pihaknya terus berupaya mewujudkan swasembada pangan salah satunya memperpendek alur distribusi agar biaya tidak tinggi dan menetapkan harga eceran terendah.

"Kalau untuk unggas kita sebenarnya sudah swasembada, konsumsi sapi saat ini 6,7 persen, telur 85 persen dan ayam 67 persen," sebut dia.(OL-3)