Presiden Minta Daerah Jangan Pasrah Soal Inflasi

PEMERINTAH daerah baik di kabupaten, kota, maupun provinsi untuk tidak pasrah dalam mengendalikan tingkat inflasi di daerahnya masing-masing. Adanya budaya yang menganggap bahwa inflasi sebagai suatu hal yang biasa untuk segera ditinggalkan.

Permintaan sekaligus harapan tersebut dikemukakan oleh Presiden Joko Widodo dalam sambutannya di Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2017 di Jakarta, Kamis (27/7).

"Kalau (inflasi) terus kita tekan rakyat akan merasakan, percuma pertumbuhan ekonomi 6% tapi inflasi 9% rakyat tekor, menjangkau harga berat. (Berbeda) kalau pertumbuhan ekonomi 5% tapi inflasi 3%, rakyat enteng," ujar Jokowi.

Menurut Presiden, inflasi mampu memengaruhi banyak hal sehingga perlu diperhatikan dan sebisa mungkin ditekan. Jokowi mencontohkan bunga bank bisa turun jika pemerintah pusat dan pemda konsisten menekan inflasi.

"Betapa pentingnya inflasi, dulu biasanya kalau ada kenaikan gaji PNS naik 5% (tapi) harganya naik 10% tidak ada artinya. Jangan pasrah terhadap inflasi, kita tekan habis," tegasnya.

Jokowi melanjutkan daerah juga harus mampu membedakan inflasi antara inflasi yang struktural dan inflasi karena faktor sementara karena siklus dan musim. Untuk menekan inflasi musiman itu, pemerintah gencar membangin infrastruktur seperti jalan dan sarana pergudangan agar distribusi bisa lebih cepat.

Adapun untuk mengatasi inflasi yang struktural Presiden meminta daerah untuk melakukan efisiensi dalam segala hal sekalipun angka efisiensi yang dihasilkan hanya 1%.

"Kalau bisa turun biaya operasional katakan 1% per tahun tapi konsisten tiap tahun, dalam 15 tahun bisa turunkan basis harga 15%, konsistensi itu yang harus kita lakukan," ucapnya.

Angka inflasi yang terkendali tahun lalu di kisaran 3,02% turut diapresiasi Presiden. Menurutnya, hal itu tidak lepas dari informasi harga pangan yang bisa diketahui masyarakat secara tepat dan akurat.

Dalam kesempatan itu Presiden juga mengatakan selain inflasi, pertumbuhan ekonomi merupakan kunci daerah dalam mengelola ekonomi. Ia meminta agar daerah menjaga daya beli masyarakat yang merupakan penopang pertumbuhan ekonomi.

Untuk itu, Jokowi meminta agar pemda dalam menyerap APBD tidak lagi terlambat dan baru berlomba-lomba mencairkan pada akhir tahun. Seharusnya, penyerapan anggaran bisa dilakukan pada awal tahun seperti pengeluaran uang muka.

"Jangan kita punya budaya senang naruh uang APBD kita di bank selama berbulan-bulan sehingga peredaran uang jadi kering," tukasnya.

Pemda, lanjut Jokowi, juga harus memperhatikan ekspor dan investasi. Sebab pertumbuhan ekonomi menurut kepala negara tidak bisa hanya mengandalkan APBN ataupun APBD. Jika ekspor tidak bisa maksimal karena harga komoditas yang memang masih melemah, Jokowi meminta para kepala daerah untuk memaksimalkan investasi.

Oleh karena itu, urusan perizinan ia minta untuk diperbaiki total sehingga investor mau menanamkan modalnya di Indonesia. Menurutnya, izin investasi saat ini sudah harus dalam hitungan jam dan bukan lagi minggu atau bulan karena adanya perkembangan teknologi. Jokowi meminta agar daerah mencontoh BKPM yang bisa mengurus 9 item izin hanya dalam waktu 3 jam.

"Yang mau investasi di depan pintu itu antri berbondong-bondong, masalahnya ada di dalam kita sendiri, yang ruwet karena banyaknya peraturan," pungkasnya. (OL-3)