Daerah Serampangan Garap Cetak Sawah

PEMERINTAH daerah (pemda) dinilai kurang serius untuk mendukung proyek cetak sawah baru Kementerian Pertanian (Kementan).

Pemda yang sejatinya menjadi pelaksana utama kebijakan tersebut justru belum melakukan upaya yang optimal.

"Di proyek ini, peran pemda krusial karena usul awal harus dari daerah. Kami dari pusat tinggal memfasilitasi anggarannya," ujar Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Pending Dadih Pramono di Jakarta, kemarin.

Pending menjelaskan program cetak sawah baru harus diawali dengan survei investigasi desain (SID) yang dilakukan pemda dan kemudian dijadikan sebagai pedoman konstruksi.

Namun, dalam pelakasanaannya, SID yang dilakukan kerap tidak memenuhi syarat teknis sehingga tidak sesuai ketika desainnya dibangun.

Dia juga menyebutkan pemerintah daerah setempat kadang tidak memperhatikan unsur-unsur utama dalam pengusulan cetak sawah baru seperti keberadaan sumber air dan calon petani.

"Sawah itu kan harus ada sumber air. Kalau sumber airnya saja tidak ada, bagaimana nanti proses tanamnya?" tutur dia.

Menurut dia, koordinasi antarinstansi harus terus diperkuat untuk dapat menyukseskan program yang bertujuan mempertahankan swasembada beras di Tanah Air itu.

Pada 2017, pemerintah menargetkan cetak sawah baru seluas 80 ribu hektare (ha).

Pada tahun sebelumnya, dari target yang dicanangkan 134 ribu ha, hanya terealisasi seluas 129 ribu ha.

Berdasarkan data Kementan, saat ini terdapat 11,68 juta ha lahan tidur yang masih dapat dioptimalkan, baik untuk cetak sawah baru maupun untuk pembukaan lahan pertanian lainnya.

Sekarang luas lahan sawah mencapai 8,11 juta ha dengan kemampuan produksi padi hingga sekitar 75 juta ton. (Pra/E-4)