Wimboh Tolak Posisi Selain Ketua Dewan Komisioner OJK

CALON Ketua Dewan Komisioner Otiritas Jaksa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso dengan tegas memilih menolak diposisikan sebagai anggota Dewan Komisioner OJK bila dirinya tidak terpilih sebagai Ketua. Sebab dirinya merasa akan mampu bekerja lebih optimal bila bekerja di luar OJK dibandingkan hanya sebagai anggota dewan komisioner OJK.

“Pada pertanyaan apakah saya bersedia ditempatkan sebagai anggota dewan komisioner bila tidak terpilih sebagai ketua, jawaban saya tidak. Saya akan lebih optimal kerja di luar OJK,” ujarnya di gedung parlemen pada saat uji kelayakan calon ketua Dewan Komisioner OJK di Jakarta, Senin (5/6).

Dirinya yakin mampu lebih optimal dlm mengaktualisasikan diri sebagai profesional bila bekerja di luar lingkup OJK. Dia juga enggan bila dibanding-bandingkan dengan calon kuat lainnya, yaitu Sigit Purnomo, meskipun bila disandingkan sebagai ketua dan wakil. Sebab keduanya berada di rentang usia yang sama.

“Ya mungkin akan lebih bagus saya atau Pak Sigit. Kalau berdua di dalam (OJK) untuk apa. Lebih baik satu di luar,” tukas Wimboh.

Wimboh juga menjaminkan diri tidak akan terintervensi dengan IMF, mengingat dirinya sempt menjabat sebagai direktur eksekutif IMF untuk Asean.

“Justru sama mempromosikan Indonesia kepada IMF. Dengan pengalaman sebagai leader di IMF saya yakin bisa mengases sebagai ketua OJK di Indonesia,” yakin Wimboh.

Wimboh merupakan birokrat karir yang lama berkecimpung di Bank Indonesia (BI) dan juga Dana Moneter Internasional. Saat menjabat di BI, dia pernah menduduki Direktur Pengaturan Perbankan BI pada 2010-2010.

Dalam paparan visi-misinya, Wimboh banyak menekankan mengenai stabilitas industri jasa keuangan dan sinergi antara OJK, Bank Indonesia dan juga Kementerian Keuangan.

Stabilitas, kata Wimboh, sangat penting untuk memitigasi terjadinya potensi krisis keuangan seperti yang terjadi pada 1998 di Indonesia.

"Yang paling utama adalah mitigasi, baru penanganan. Harus ada aturan, ada pengawasan dan koordinasi dengan lembaga lain, tidak menutup kenungkinan risiko dari krisis msih ada," ujar dia.

Wimboh juga setuju dengan bertahannya pembagian kewenangan makropudensial dan industri perbankan antara OJK dengan BI. Wimboh tidak menekankan pengaturan industri perbankan sepenuhnya harus diambil oleh OJK.

"Lebih baik sinergi saja, masing-masing punya ranah di makroprudensial. Kadang malah satu sama lain bisa mengcover," ujarnya.

Isu penting lainnya yang diutarakan Wimboh adalah janjinya untuk mengkaji ulang besara iuran yang diminta OJK dari industri jasa keuangan. Meskipun tidak menyebutkan secara spesifik dia berjanji akan transparan dan proprosional untuk menentukan besaran iuran yang diminta OJK ke pelaku industri.

"Besaran iuran akan sesuai dengan kebutuhan OJK," ujar dia. (Ant/OL-6)