Kerja Infrastruktur Jangan Direcoki

UPAYA percepatan realisasi anggaran di sektor infrastruktur merupakan pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi dan energi.

Karena itu, kerja besar dalam pembangunan ekonomi itu tidak boleh direcoki oleh urusan yang tidak penting. Salah satunya isu perombakan (reshuffle) kabinet yang memicu kegaduhan.

Terkait dengan hal itu, anggota Tim Komunikasi Presiden Ari Dwipayana menyatakan Presiden Jokowi telah meminta para menteri untuk fokus bekerja dan tidak terganggu wacana yang menggeser fokus pekerjaan infrastruktur tersebut.

"Sampai saat ini Presiden tetap dalam posisi seperti yang disampaikan kemarin (Rabu, (6/1). Beliau sangat tegas, ini adalah hak prerogratif presiden. Yang sepenuhnya tahu bagaimana (kerja) menteri-menteri dan kemudian seperti apa (penilaiannya) itu ialah presiden," kata Ari Dwipayana, seusai acara makan siang antara Presiden dan sejumlah kelompok relawan pendukung Jokowi pada masa kampanye Pemilu Presiden 2014, di Istana Negara, Jakarta, kemarin.

Senada dengan Ari, sosiolog sekaligus Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia Paulus Wirutomo pun meminta kegaduhan politik yang mengganggu pekerjaan Presiden Jokowi merintis proyek-proyek infrastruktur diakhiri.

Akan tetapi, di lain sisi, Paulus juga meminta Presiden untuk tetap percaya diri dalam menyelesaikan segala macam gangguan yang memecah konsentrasinya.

Jika itu bisa dilakukan, Paulus yakin Presiden Jokowi dapat menjalankan berbagai agenda pembangunan yang sedang dirintis dengan lancar.

"Kegaduhan ini pasti akan memengaruhi dan pasti akan terjadi terus. Namun, dengan dia percaya diri untuk menjalankan semua agenda pembangunan infrastruktur, misalnya, dan juga menghadapi kegaduhan, ini akan memunculkan kepercayaan publik," ujar Paulus saat dihubungi, kemarin.

Fokus

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Peru-mahan Rakyat melakukan terobosan dengan menandatangani 644 paket proyek infrastruktur senilai Rp8,81 triliun, Rabu (6/1).

Presiden Jokowi mengapresiasi langkah tersebut dan memerintahkan seluruh kementerian serta lembaga negara untuk melakukan hal yang sama dengan mempercepat belanja modal di bidang infrastruktur.

Dengan demikian, belanja modal yang biasanya baru dilaksanakan pertengahan tahun dapat dieksekusi lebih awal.

Dengan langkah tersebut, Presiden berharap pencairan anggaran dan pelaksanaan proyek infrastruktur yang tertumpuk di akhir tahun dapat dimulai segera pada awal tahun.

Ekonom Kadek Dian Sutrisna memuji langkah pemerintah. Ia membenarkan ekspektasi Presiden bahwa percepatan realisasi belanja modal dapat membantu mendorong angka pertumbuhan ekonomi.

Namun, agar hal itu terlaksana, Kadek sepakat bahwa pekerjaan mempercepat pembangunan infrastruktur tersebut tidak boleh direcoki.

Karena itu, seluruh kementerian perlu berfokus dan semakin kompak dalam mempercepat realisasi anggaran, terutama yang dialokasikan untuk infrastruktur.

"Sehingga tidak perlu lagi ada konflik kepentingan bermuatan politis, yang tentu kontraproduktif terhadap percepatan pembangunan," kata Kadek.

(Jay/Sru/X-7)