Infrastruktur Dipacu

UPAYA memperbaiki ekonomi dilakukan pemerintah melalui belanja modal dengan fokus di bidang infrastruktur. Di lain sisi, kualitas penyerapan anggaran pun diperbaiki sehingga perekonomian tidak lagi terhambat oleh realisasi anggaran yang tertumpuk pada akhir tahun.

Untuk itu, pemerintah bergerak cepat dengan meneken sejumlah paket kontrak pengadaan infrastruktur sejak hari-hari pertama 2016 (lihat grafik).

Dalam kaitan itu, Presiden Joko Widodo memerintahkan pengerjaan proyek digenjot sejak awal tahun sehingga hal itu dapat memicu pertumbuhan ekonomi.

"Kontrak-kontrak harus dimulai sejak awal Januari, pengerjaan harus dimulai sejak Januari," tegas Presiden seusai menyaksikan penandatanganan 644 paket proyek infrastruktur senilai Rp8,81 triliun di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta, kemarin.

Penandatanganan dilakukan serentak di lima lokasi berbeda, yakni Medan, Banjarmasin, Surabaya, Manado, dan Jayapura melalui video conference. Presiden berharap, melalui penandatanganan itu, proses konstruksi segera dimulai Januari ini.

Presiden menambahkan, belanja pemerintah terdahulu kebanyakan baru bisa dieksekusi pertengahan tahun. Pelelangan dini atau pratender tidak dilakukan tahun sebelumnya.

Perintah Presiden itu direspons cepat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan selain paket yang ditandatangani, kemarin, pihaknya masih akan meneruskan penandatanganan terhadap 10.649 paket kontrak proyek infrastruktur senilai Rp81,24 triliun selama 2016.

Hingga akhir Januari, ia menargetkan penandatanganan 1.026 paket kontrak infrastruktur senilai Rp25,8 triliun. "Dengan demikian, realisasi 5%-6% anggaran ditarik ke Januari. Biasanya realisasi 5%-6% itu baru kita capai pada Mei-Juni," papar Basuki.

Terobosan Kementerian PUPR itu diapresiasi Presiden. Ia berharap kementerian lain bisa mengikuti, misalnya Kementerian Pertanian dan Kementerian Perhubungan. "Saya akan telepon Kementan, sudah mulai belum."

Kendala
Ditemui secara terpisah, Menteri Perindustrian Saleh Husin mengungkapkan pihaknya belum optimal dalam merealisasikan program karena kendala pencairan anggaran.

"Anggaran baru cair pertengahan tahun, (program) baru bisa dijalankan di penghujung tahun, jadi penyerapan agak kurang," ungkap Saleh di Jakarta, kemarin.

Sejak anggaran cair pun, kata Saleh, itu belum langsung dapat direalisasikan karena ada kendala di lapangan. Salah satunya soal lahan yang membuat pelaksanaan terhambat.

Ekonom Indef Enny Sri Hartati mengapresiasi upaya pemerintah menggenjot penyerapan anggaran dengan lelang dini. Namun, Enny meminta pemerintah tetap cermat, tidak jor-joran memadatkan belanja modal pada awal tahun. Sebab, belanja awal tahun cenderung mengandalkan pembiayaan dari skema prefunding, melalui mekanisme penarikan utang tahun sebelumnya.

"Semua pembiayaan harus jelas sumbernya agar proyeknya tidak mangkrak. Bila tidak efisien, pembiayaan infrastruktur dari utang bisa memicu masalah di kemudian hari," kata Enny.

Ia juga berharap seluruh kementerian dan lembaga mampu menyaingi tiga kementerian, yakni PUPR, ESDM, dan Kemenhub, yang telah melelang dini sejumlah proyek infrastruktur sejak awal tahun. (Pol/Ire/X-7)