Mendikbud Siapkan Empat Langkah Cegah Korupsi DAK Pendidikan

INDONESIA Corruption Watch (ICW) merilis dalam periode 2006-2015 dana alokasi khusus (DAK) sektor pendidikan menjadi objek dana yang
paling banyak dikorupsi. Dalam data ICW, selama kurun waktu tersebut terdapat 85 kasus korupsi DAK pendidikan dengan kerugian negara sebesar Rp377 miliar.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan menyampaikan, ada 4 langkah untuk mengantisipasi korupsi DAK pendidikan mulai tahun ini. Pertama, menerapkan e purchasing, item-item yang akan dibeli atau belanja modal menggunakan e katalog.

Kedua, menerapkan cashless. Dengan cara itu, belanja kebutuhan sekolah tidak lagi menggunakan uang tunai, tetapi mulai diganti dengan menggunakan e-money. Ketiga, petunjuk teknis (juknis) akan direvisi karena dianggap terlalu ketat sehingga membuat orang mudah keliru. Keempat, mengumumkan neraca pendidikan. Dengan cara itu, semua pihak bisa ikut melihat pemanfaatan dari belanja pendidikan.

"Cara-cara ini membantu membereskan masalah sepuluh tahun itu," kata dia di sela-sela sarasehan dengan Persatuan Guru Seluruh Indonesia di Gedung DPRD Provinsi DIY, Kamis (19/5).

Anies mengungkapkan, indikasi korupsi DAK Pendidikan banyak dan beda-beda di setiap tempat. Ia mengilustrasikan, ada 212 ribu sekolah di Indonesia yang masing-masing sekolah tersebut memiliki kepala sekolah dan komite sekolah yang mengurusi DAK sehingga potensi bocor besar
sekali.
Dengan e-money, misalnya, pembelanjaan bisa lebih terkontrol daripada menggunakan uang tunai. Pasalnya, apabila menggunakan uang tunai, potensi kebocorannya tinggi sekali. Dengan e-purchasing dan e-money, pengelola DAK pendidikan di sekolah hanya bisa menggunakan DAK untuk kebutuhan-kebutuhan sesuai yang sudah ditentukan, misalnya belanja alat tulis, listrik, dan telepon.

Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI, Esti Wijayanti mengungkapkan, pihaknya akan mengecek dulu terkait temuan ICW tersebut. "Kita akan
telusuri sesungguhnya ada dipersoalan apa disana," kata dia.

Ia mensinyalir, temuan ICW tersaebut sebagian besar buka bertujuan untuk mengambil yang bukan haknya, tetapi lebih ke kesalahan administrasi. "Kemungkinan besar berkaitan dengan administrasi karena para guru tidak dimbangi kemampuan dalam pelaporan keuangan yang sangat detil," kata dia. (OL-2)