Kepala Daerah Tidak Bisa Dipilih DPRD, Karena Indonesia Sistem Presidensial

Dengan sistem presidensial, dia mengatakan bahwa presiden atau kepala daerah tidak bisa dimakzulkan, kecuali yang bersangkutan melakukan kesalahan yang sangat serius.

Surya Paloh Luncurkan Akademi Perempuan NasDem

Surya Paloh menekankan pentingnya peran perempuan di Indonesia. Termasuk pergerakan yang diisi oleh para perempuan.

Usai Retret, Kepala Daerah Siap Berjuang Sejahterakan Rakyat

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menyoroti pentingnya kegiatan retret ini dalam membangun koneksi emosional antara kepala daerah dan pemerintah pusat.

Kejagung: Pemeriksaan Riza Chalid Tergantung Kebutuhan Penyidikan

Kejaksaan Agung membuka peluang memeriksa pengusaha Muhammad Riza Chalid terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding.

Kejagung Geledah Terminal BBM Tanjung Gerem Milik Pertamina Patra Niaga

Dari penggeledahan di sebuah rumah yang berlokasi di Jalan Panglima Polim II, Jakarta Selatan, milik saudagar minyak Mohammad Riza Chalid, penyidik sudah menyita DVR dan rekaman CCTV.  

Kehadiran Puan di Retret Cairkan Ketegangan

Ketegangan yang sempat muncul dari dampak instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri agar kepala daerah dari PDIP menunda ikut pembekalan atau retret sudah selesai.

Vonis eks Direktur Keuangan PT Timah Diperberat jadi 20 tahun Penjara

Vonis Direktur Keuangan PT Timah Tbk. periode 2016-2020 Emil Ermindra menjadi 20 tahun penjara terkait kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah

Kejagung Geledah Rumah Riza Chalid terkait Korupsi BBM

Penggeledahan dilakukan di sebuah rumah di Jalan Panglima Polim II, Jakarta Selatan. Rumah tersebut milik saudagar minyak Mohammad Riza Chalid.

Perludem Putusan soal Cawe-cawe Yandri bentuk Progresivitas MK

Fadli menegaskan proses pemungutan suara ulang (PSU) nantinya wajib diawasi ketat dan penegakan hukumnya harus tegas

DPR Minta Kasus Korupsi Pertamina Diusut Sampai ke Akarnya

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi mendukung pengungkapan kerugian negara terkait kasus korupsi yang melibatkan PT Pertamina Patra Niaga.

Potensi Korupsi Minyak untuk Kepentingan Pemilu 2019 dan 2024

Uang hasil kejahatan yang diperoleh dari perkara tersebut digunakan untuk kepentingan kontestasi politik, baik Pemilu 2019 maupun 2024.

Pilkada Gagal, DPR Minta Mendagri, Kapolri, KPU dan Bawaslu Mundur

Deddy merujuk pada sejumlah gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut dia, total gugatan lebih dari setengah daerah yang menyelenggarakan pilkada.

KPU Usul PSU Pilkada Digelar Sabtu demi Dongkrak Partisipasi

KPU memilih agar PSU digelar pada hari Sabtu, karena potensi masyarakat menggunakan hak pilihanya lebih besar.

Pemprov DKI Gelar Bursa Kerja Tiap bulan di Kecamatan

Saat kampanye dulu dirinya bersama Gubernur Jakarta Pramono Anung menjanjikan akan mengadakan bursa kerja tiga bulan sekali di tiap kantor kecamatan.

Anggota DPR Sebut Sistem Pemilu Campuran Patut Dipertimbangkan

Memang variannya banyak, nanti kita diskusikan apakah mixed member proportional (MMP) dan mixed member majoritarian (MMM) atau paralel.

Pakar Usulkan Sistem Pemilu Campuran

Pemilu campuran memberikan porsi pada kedaulatan rakyat untuk memilih langsung calonnya, sekaligus menjaga peran partai politik sebagai peserta pemilu

Prabowo Perbolehkan Menteri dari Era Jokowi jika Ingin Mundur

Presiden pun mempersilahkan menteri era Jokowi untuk mundur jika enggan bertahan di pemerintahannya. Namun, ia menyakini semua menteri tersebut solid.

Kejagung Sita Dokumen dan Uang Tunai dari Rumah Riza Chalid

Kejagung menyita dokumen dan uang tunai dalam penggeledahan di rumah pengusaha minyak bumi Muhammad Riza Chalid di Jalan Jenggala, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Kejagung Geledah Rumah Riza Chalid

Kaitan Riza Chalid dalam kasus ini adalah putranya yang bernama Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR) selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa menjadi salah satu tersangka.

KPK: Hasto jadi Tersangka Pertama Minta Penangguhan Penahanan

Setyo mengatakan, penangguhan penahanan baru bisa dilakukan jika dikabulkan oleh penyidik. KPK enggan menyampuri keputusan Hasto yang memutuskan meminta penahanan penangguhan.

Menyemai Kesalehan Digital di Ruang Sekolah

Membangun 10 Universitas Baru: Solusi atau Ilusi?

Scam Kamboja dan Darurat Kejahatan Siber Keuangan