Prof Munif Ghulamahdi Realisasi Harga Jawaban Masalah Kedelai

UNTUK kesekian kalinya Indonesia mengalami lonjakan harga kedelai. Untuk kesekian kalinya pula pangkal permasalahan sama, yakni kenaikan harga kedelai impor.

Bila sebelumnya harga kedelai impor berkisar Rp6--7 ribu per kilogram, di awal 2021 harganya mencapai lebih dari Rp9 ribu. Kenaikan harga menyebabkan perajin tahu dan tempe mogok yang pada akhirnya membuat kelangkaan bahan pangan itu di pasaran. Hal yang sama telah terjadi pada 2012 dan 2014.

Di sisi lain, telah berulang kali pula solusi swasembada kedelai dikemukakan untuk mengatasi permasalahan harga itu. Dalam renstra Kementerian Pertanian yang disusun di periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi, swasembada kedelai ditargetkan terealisasi paling lambat pada 2020.

Lalu mengapa swasembada kedelai tampak sulit tercapai dan bagaimana sebenarnya perbandingan kualitas kedelai lokal dengan impor? Berikut amatan pakar kedelai dan Guru Besar Ekofisiologi Institut Pertanian Bogor, Prof Dr Ir Munif Ghulamahdi, MS dalam wawancara dengan Media Indonesia , Rabu (6/1):

 

Indonesia kembali mengalami kelangkaan kedelai, apa pangkal persoalannya, menurut Anda?

Persoalan utamanya ialah kebijakan pemerintah yang kurang mendukung harga kedelai lokal. Itu termasuk kebijakan soal harga benih dan biji kedelai itu sendiri. Realisasi harga yang dipatok pemerintah di Kementerian Perdagangan belum berjalan dengan baik di lapangan. Dulu kan sudah diatur agar dipatok di harga Rp8.500 (Permendag 27 tahun 2017), tapi realisasi di lapangan jauh dari itu, kadang ada di sangat bawah sampah hanya Rp4.500. Karena tidak ada dukungan harga akhirnya petani jadi memilih komoditas lain, industri akhirnya mengambil pasokan dari kedelai impor.

 

Bagaimana dengan lahan pertanian kedelai?

Sebenarnya kita sudah pernah mandiri dalam pasokan kedelai pada 1992. Saat itu luas areal tanam kita 1,6 juta hektare dengan produktivitas 1,1 juta ton, kebutuhan sekitar 1,8 juta ton. Itu sudah relatif swasembada.

Namun, tanpa dukungan pemerintah berat juga petani untuk bisa memulai pertanian kedelai apalagi untuk swasembada. Di 2015 sampai 2017 di angka sekitar 900 ke sekitar 500 ribu ton per tahun, di 2019 drop di angka sekitar 300 ribu ton per tahun.

Artinya, dukungan secara menyeluruh dari hulu ke hilir. Mulai teknologi produksi, pendampingan, hingga fasilitasi pemasaran. Kemudian lain-lainnya dengan memanfaatkan sumber daya lokal sehingga cost-nya menjadi murah. Bersama-sama bisa dikerjakan bersama oleh perguruan tinggi, dinas pertanian daerah, petaninya juga dicari yang unggul dilibatkan, penangkar benih juga harus dikerahkan. Itu yang harus digerakkan lagi.

 

Tadi Anda juga menyebut soal pemasaran, apakah petani lokal juga tetap kesulitan memasarkan meski kedelai impor mahal?

Industri itu kan rata-rata sudah ada pemasok dari impor yang selalu tersedia stoknya. Mereka butuh yang terus tersedia stoknya dalam jumlah banyak dan harga lebih terjangkau. Industri seperti tahu tempe itu kan juga kebanyakan sudah terkait dengan pemasok tetap. Karena ketersediaan stok bahan kan memang sangat penting bagi mereka. Itu kalau mau melihat permainan besarnya mengapa kedelai lokal juga menjadi lebih sulit bersaing dengan kedelai impor.

Itulah mengapa harus ada keterlibatan pemerintah untuk juga menyentuh industri untuk bisa menggunakan kedelai lokal. Industri harus terlibat juga karena lagi-lagi pemasaran itu yang terpenting. Harus ada komitmen saling merangkul juga sebenarnya dari semua pihak yang terkait, pemerintah, akademisi, industri kalau mau membangkitkan kedelai lokal.

 

Jika langkah-langkah itu semua benar dilakukan pemerintah, menurut Anda tetap butuh berapa tahun akhirnya swasembada bisa tercapai?

Memang agak berat kondisinya. Impor kita kan (2019) berada pada angka 2,6 juta ton per tahun. Jadi memang masih sangat tinggi ketergantungan impornya. Jadi memang berat sekali untuk tidak bergantung pada impor kalau tidak benar-benar diupayakan.

Namun, jika semua pembenahan dan usahanya dari hulu ke hilir dilakukan dengan serius, secara bertahap swasembada itu bisa saja tercapai. Mungkin setidaknya dalam lima tahunlah bisa mulai tercapai swasembada kalau memang semua dilakukan dengan benar dan serius.

 

Untuk memperluas area tanam bagaimana, tentunya ini bukan sekadar soal kemauan, melainkan juga jenis lahannya?

Soal lahan itu memang kita harus pikirkan bagaimana agar lahannya tersedia, harus ada upaya efisiensi lahan dan biaya produksi. Harus dipikirkan bagaimana menerapkan pola tanam kedelai pada berbagai tipologi lahan. Lahan kalau dibagi secara sederhana ada dua, lahan sawah dan kering. Nah, lahan-lahan yang ada itu yang kita efisiensikan.

Di lahan kering biasaya ada perkebunan misalnya kelapa sawit. Kelapa sawit kalau kita lihat data itu ada 600 ribu hektare yang replanting atau ditanam kembali, kita masuk ke situ atau istilahnya tanam sela. Lalu misalnya jagung, ada yang di lahan sawah ada yang di lahan relatif kering, cari lahan-lahan yang subur, jagung kita itu ada sekitar 4,5 juta hektare. Kita bisa masukkan pola-pola tanam sederhana atau seperti tumpang sari. Jadi, supaya biayanya tidak terlalu mahal, mengolahnya ikut jagung, tinggal benihnya masuk, jadi mungkin pemerintah membantu di pola-pola seperti itu. Peluang seperti itu harus dilirik dan dijalankan oleh pemerintah kalau memang mau swasembada tercapai. Karena kalau mau membuka lahan baru tentu lebih sulit dan mahal, jadi pikirkan cara-cara lain yang bisa digunakan.

 

Bukankah cara tanam sela itu juga sudah banyak diupayakan? Kenapa belum berhasil dan lalu bagaimana dengan temuan Anda soal budidaya kedelai di lahan pasang surut atau jenuh air?

Tanam sela sebenarnya beberapa kali pernah, tapi belum masif dan konsisten. Itu yang harus diperbaiki karena kalau tidak berkelanjutan ya akan sulit tercapai, termasuk juga harus libatkan lebih banyak pihak lagi yang terkait seperti perguruan tinggi hingga industrinya. Selama ini kan hanya kalau lagi ramai isunya semangat jalankan programnya, kalau sudah sepi perhatiannya lalu melambat lagi usahanya, selalu begitu selama ini, jadi ya belum berhasil swasembada sampai saat ini.

Soal budi daya lahan pasang surut, pada 2016, Pak Menteri (Amran Sulaiman) pernah lakukan percobaan di Jambi di 500 hektare lahan. Dapat hasil 2,4 ton lalu Pak Menteri minta dinaikkan jadi 20 ribu hektare, tetapi lalu harga bagaimana. Dipanggillah dari Bulog untuk diminta dipasarkan dengan harga minimal Rp7 ribu, tapi ternyata tidak mampu juga. Akhirnya petani mencari solusi sendiri menjualnya dengan harga rendah. Jadi, masalahnya itu-itu lagi, di pemasaran lagi. Meski ada metode baru, ya masih sulit kalau belum ada perbaikan di manajemennya.

 

Bagaimana perbandingan kualitas kedelai lokal dan impor?

Kalau dari segi kualitas, kita punya kedelai-kedelai yang baik dan tak kalah dengan impor. Kita punya yang besar-besar juga seperti yang banyak dihasilkan dari impor, tetapi memang tidak sustain ketersediaan benihnya karena penanamannya juga tidak sustain.

 

Terkait perubahan iklim sekarang ini apakah akan memengaruhi tanaman kedelai?

Kedelai ini kan sebenarnya berasal dari wilayah subtropis, tapi sudah adaptif di Indonesia sejak lama. Jadi tidak masalah. Masih banyak wilayah di Indonesia yang iklimnya sangat baik untuk dijadikan lahan pertanian kedelai, misalnya saja di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Kalau Anda melihat ke sana, banyak daerah yang lembab dan sesuai untuk pertanian kedelai. Bahkan FAO saja sudah mulai memetakan daerah-daerah tempat untuk pertanian pangan, khususnya kedelai di beberapa wilayah NTB dan NTT karena kondisi alamnya baik. Untuk kedelai ini kan harus yang intensitas radiasinya tinggi, di wilayah yang cerah. Jadi kalau dari segi iklim tidak ada masalah masih aman, asal airnya juga dicukupi maka akan subur.

Jadi, dari berbagai sisi seharusnya kita mampu swasembada asal manajemennya diperbaiki. Iklim mendukung, lahan bisa dicari terobosan. Jadi hanya tinggal upaya pemerintah dalam pemasaran dan menjaga harganya. Saya rasa pemerintah seharusnya sudah cukup berpengalaman untuk melakukan berbagai upaya itu. (M-1)