Nadjamuddin Ramly Pemuka Agama Harus Jadi Contoh Penerapan Prokes

KERUMUNAN massa akibat acara keagamaan di Petamburan dan Tebet, Jakarta, serta di Megamendung, Jawa Barat, belum lama ini telah berbuntut buruk. Sejumlah orang yang menghadiri acara itu terkonfirmasi positif covid-19.

Tanpa adanya kasus pun, kerumunan massa tersebut telah memprihatinkan karena melanggar berbagai protokol kesehatan. Tidak saja aturan jaga jarak yang tidak dipedulikan, banyak sekali peserta acara, bahkan para tokoh penyelenggaranya yang abai dalam menggunakan masker.

Berbagai pihak sangat menyesalkan perilaku itu termasuk Majelis Ulama Indonesia melalui Wasekjen Dewan Pimpinan mereka, Nadjamuddin Ramly, yang menyatakan kegiatan agama macam itu telah menghancurkan upaya bangsa selama 10 bulan ini dalam penanggulangan covid-19. Lalu, bagaimanakah langkah MUI dalam mendorong para pemuka agama mematuh protokol kesehatan? Adakah fatwa baru akan dikeluarkan MUI setelah mencermati kondisi saat ini?

Berikut wawancara Media Indonesia dengan Wakil Sekjen Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (2015-2020) Nadjamuddin Ramly melalui telepon, Rabu (25/11):

 

Bagaimana seharusnya pemuka agama bertindak di tengah pandemi?

Kalau di Islam, dogma Islam itu sangat jelas, penyelamatan nyawa manusia itu harus jadi yang utama sehingga banyak kaidah kewajiban menjalankan ibadah yang disesuaikan dengan kondisi pandemi. Misalnya, yang harusnya wajib seperti salat Jumat, tapi karena khawatir adanya transmisi penyebaran dari kerumunan, akhirnya ditiadakan. Salat berjemaah sempat dilarang dan dihindari, sekarang juga dilakukan dengan jarak yang jauh tidak rapat seperti seharusnya. Itu semua dibuat untuk menciptakan keringanan dan mencegah penyebaran virus yang membahayakan nyawa manusia. Itu yang harus dipahami, bahwa upaya pencegahan itu harus dilakukan dengan serius karena menangani covid-19 ini tidak cukup hanya dengan iman, tapi juga harus diperkuat dengan ilmu pengetahuan.

 

Lalu, bagaimana Anda melihat sejauh ini peran pemuka agama, apakah sudah sesuai dengan dogma itu?

Kalau ditanyakan peran pemuka agama, saya mengambil contoh saja dari Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia. Kami sangat concern dan sangat serius sejak pertama terjadinya wabah ini di Indonesia sejak akhir Februari lalu. Amat sangat seriusnya kami terhadap kondisi itu hingga mengeluarkan fatwa-fatwa yang menjadi panduan bagi umat Islam untuk berbagai kegiatan yang diperlukan di arena atau kondisi darurat agar umat memiliki panduan dalam melaksanakan ajaran ke-islaman mereka di kondisi saat ini.

MUI dibantu dengan perangkat organisasi masyarakat Islam, mulai Muhammadiyah, NU, dan banyak sekali yang lain ada hampir 150 ormas Islam melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan covid-19. Jadi, disamping dengan mengeluarkan fatwa, kami juga melakukan berbagai upaya lain di lapangan. Mulai imbauan hingga pemberian bantuan sosial.

Semua berupaya maksimal. Kita ambil contoh saja Muhammadiyah, mereka sangat implementatif melakukan bantuan khususnya karena mereka memiliki rumah sakit dan tenaga medis di berbagai daerah yang ikut membantu penanganan kasus-kasus covid-19.

 

Tapi baru-baru ini ada kerumunan massa yang besar yang justru diselenggarakan pemuka agama. Bagaimana Anda melihatnya?

Kerumunan itu memang masih kerap terjadi akibat kegiatan keagamaan. Katakanlah kalau Islam ada peringatan Maulid, kegiatan agama lain dari Kristen, Katolik, dan lain-lain yang ditemukan juga ada. Itu tidak hanya ditemukan di Jakarta, di wilayah lain juga banyak ditemukan apalagi menjelang pilkada serentak.

Kalau di Jakarta, mulai datangnya Habib Rizieq Shihab kemarin, di bandara kerumunannya luar biasa. Apalagi tidak semua menggunakan masker dengan jarak yang sangat dekat. Kemudian, berlanjut di berbagai wilayah lain di Petamburan, Tebet, hingga Megamendung. Termasuk juga pelaksanaan pernikahan putri beliau. Itu semua di luar kontrol dari pemerintahan kita dan satgas kita. Kerumunan itu terbukti menambah jumlah kasus covid-19. Seharusnya hal seperti itu tidak terjadi. Seharusnya tokoh-tokoh agama bisa menjadi contoh untuk menerapkan protokol kesehatan. Ini benar-benar di MUI sangat ketat menerapkan protokol kesehatan. Jadi semua seharusnya juga ikut menjadi contoh untuk bisa mencegah penularan karena bisa membahayakan nyawa sesama manusia.

 

Bagaimana MUI akan bersikap terhadap pemuka agama yang tidak acuh akan protokol kesehatan?

Saya kira kita harus dekati dengan pendekatan dakwah. Kalau ada hal lain yang dianggap melanggar aturan itu pendekatannya pasti melalui Satpol PP atau polisi dengan pendekatan hukum itu ya silakan saja. Saya kira setiap kiai, ajengan, dan lain-lain itu juga saya yakin mereka paham kondisi saat ini bagaimana. Hanya saja karena mereka memang magnet dari berkumpulnya massa pendukungnya jadi agak susah dikontrol.

Jadi perlu ada dialog untuk mereka agar mau melakukan tindakan sesuai upaya pencegahan covid-19. Kalau memang terbukti melanggar harus dikenai sanksi sesuai aturan yang ada. Kalau mau ambil contoh misalnya pada kasus kerumunan pendukung Habib Rizieq yang diberi denda Rp50 juta oleh Pemprov DKI Jakarta, mereka dikatakan menerima dan telah membayar dendanya. Namun, satgas juga harus terus mengawasi agar tidak kembali terulang.

 

Apakah akan ada anjuran khusus untuk ulama-ulama terkait covid-19 ini?

Jadi saya kira semua harus bisa menyesuaikan diri. Dakwah bisa dilakukan melalui berbagai media. Bisa melalui tulisan. Bisa disebarkan dengan media komunikasi pribadi atau media sosial. Ceramah-ceramah kami di MUI itu dilakukan melalui berbagai media lain. Selain secara langsung selama pandemi, bisa juga melakukan dakwah secara online. Kami sudah tidak lagi bertemu dengan jemaah, tetapi kami perbanyak webinar. Saya rasa para pemuka agama harus bisa melakukan hal yang sama untuk menghindari kerumunan demi keselamatan jemaah. Itu semua yang tidak boleh lelah kita lakukan dan kendur untuk menjalankan selama pandemi masih berlangsung.

 

Bagaimana anda melihat efektivitas 12 fatwa terkait covid-19 yang telah dikeluarkan MUI? (Di luar fatwa baru hasil Munas X MUI).

Saya kira fatwa yang ada sudah cukup. Kami sudah membuat fatwa lengkap soal pedoman kegiatan umat Islam di tengah pandemi. Mulai cara beribadah, pemulasaraan jenazah, dan lain sebagainya. Tinggal bagaimana perilaku masyarakat Indonesia yang harus dijaga dan ditingkatkan agar lebih sadar tentang protokol kesehatan.

 

Apa pesan MUI pada seluruh tokoh agama, khususnya ulama dan seluruh umat Islam di Indonesia dalam menghadapi kondisi pandemi saat ini?

Kami selalu tidak lelah mengingatkan untuk semua masyarakat khususnya umat Islam dan para tokoh agam untuk menerapkan protokol kesehatan. Kami punya prinsip protokol kesehatan dari MUI, yakni 5 sehat 6 sempurna. Pertama gunakan masker, kedua jaga jarak, ketiga mencuci tangan, keempat istirahat yang cukup dan olahraga teratur serta jangan panik, kelima makan asupan yang sehat dan halal. Terakhir, mari kita sama-sama bertawakal dan berserah pada Allah SWT. Kelima pertama ialah usaha manusia, terakhir kita serahkan pada Allah SWT. Umat Islam harus meyakini seluruh penyakit datangnya dari Allah SWT, kita hanya bisa berupaya mencegah dan berupaya untuk kesembuhan melalui obat, perantara dokter, dan lain sebagainya.

Soal komunikasi dengan pemuka agama lainnya, kami melakukan itu melalui Komisi Kerukunan Antarumat Beragama MUI. Kami sudah pernah melakukan pertemuan dengan pimpinan majelis-majelis agama lain. Dari Katolik itu ada PWI, Protestan itu PGI, Parisada Hindu Dharma, Buddha, dan Konghucu.

Kami koordinasikan dan bahas dalam pertemuan itu bagaimana menyadarkan umat masing-masing untuk bisa menjaga diri dan sesama dari ancaman virus ini dengan menerapkan protokol kesehatan di mana saja mereka berada. (M-1)