Singapura Sediakan Bonus Bagi Warga yang Punya Anak Selama Pandemi

SINGAPURA akan memberi 'Bonus Kelahiran' untuk mendorong warga negaranya agar mau memiliki bayi selama pandemi Covid 19. Kebijakan pemberian bonus kelahiran tersebut disahkan oleh pemerintah Singapura karena khawatir bahwa warga negaranya akan menunda untuk mempunyai anak lantaran masih berjuang dengan tekanan keuangan dan PHK.

Meski rincian bonus tersebut belum dirilis secara resmi oleh pemerintah Singapura. Namun kebijakan tersebut tak kalah besar dengan beberapa bonus kelahiran yang ditawarkan oleh Singapura sebelumnya untuk mendongkrak populasi.

Singapura merupakan negara yang memiliki salah satu tingkat kelahiran terendah di dunia, berbagai kebijakan afirmasi untuk mendorong peningkatan kelahiran di negeri ini pun telah diupayakan oleh pemerintahnya selama beberapa dekade belakangan.

Fakta tersebut sangat kontras dengan beberapa negara tetangganya, seperti Indonesia dan Filipina, yang menghadapi kemungkinan lonjakan besar kelahiran selama pandemi virus korona.

"Kami telah menerima umpan balik bahwa covid-19 menyebabkan beberapa calon orang tua menunda rencana kelahiran anaknya," kata Wakil Perdana Menteri Singapura Heng Swee Keat pada Senin (5/10) lalu seperti dilansir bbc.com.

Wakil Perdana Menteri Singapura mengatakan bahwa rincian lebih lanjut tentang jumlah serta implementasi dari kebijakan bonus kelahiran tersebut akan diumumkan pada minggu ini.

Besaran bonus kelahiran disediakan pemerintah Singapura saat ini mencapai $ 10.000 dollar Singapura (atau setara dengan Rp108 juta). Bonus akan ditransfer secara langsung kepada orang tua yang memenuhi syarat, pada saat kelahiran anak mereka.

Tingkat kesuburan di Singapura juga menyentuh level terendahnya pada tahun 2018, yaitu mencapai tingkat 1,14 kelahiran per wanita. Tingkat tersebut menduduki tingkat terendah nomor delapan di dunia.

Banyak negara di Asia yang menghadapi masalah penurunan tingkat kesuburan ini selama pandemi covid 19, termasuk Tiongkok.  Awal tahun ini, angka kelahiran di Tiongkok turun ke level terendah sejak pembentukan Republik Rakyat Tiongkok pada 70 tahun lalu, meski pemerintahnya telah melakukan pelonggaran kebijakan pembatasan keturunan. (M-1)