Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
Banyak wilayah di DKI Jakarta yang menggunakan nama seperti kebun atau kebon dan diikuti dengan nama jenis tanaman. Bagaimana asal-usul nama ini bermula?
Nama daerah Karet seperti yang kita kenal saat ini, yang juga terdapat Taman Pemakaman Umum (TPU) Karet Bivak, dulunya merupakan wilayah perkebunan tanaman karet. Atau, nama Sawah Besar di Jakarta Pusat, dulunya wilayah tersebut diperuntukkan sebagai kawasan untuk menanam padi. Munculnya toponimi, yaitu nama daerah yang didasarkan pada fungsi atau aktivitasnya pada zaman dahulu itu berasal dari munculnya budaya perkebunan oleh kongsi dagang VOC.
Mereka membangun landhuis, atau yang bisa juga diartikan sebagai rumah perkebunan. “Jadi landhuis ini memang konsepnya orang Eropa, yang dibawa dari kebudayaan Eropa sana. Orang kaya Eropa di sana buat rumah peristirahatan atau villa. Untuk beristirahat di sana saat berlibur, atau saat ingin memantau bagaimana perkembangan perkebunan atau usaha perkebunan di daerah pedesaan yang jauh dari kota,” papar pegiat sejarah Reyhan Biadillah dari komunitas belajar sejarah Ngopi Jakarta (Ngojak) dalam siniar (podcast) Ngopi Jakarta yang membahas Landhuis dan Toponimi Eks Kebun, yang diunggah pada (17/6).
Menurut Reyhan yang setahun belakangan ini rutin menyusuri landhuis di Jabodetabek, rata-rata landhuis di Jakarta sudah mulai ada sejak abad ke-17 akhir atau pada medio 1690-an. Cornelis Chastelein, tuan tanah yang membuka ladang atau perkebunan di Srengseng Sawah, dan yang mendirikan Depok awal mula, ialah sosok yang juga membawa pengaruh para pengusaha kaya kongsi dagang VOC untuk berlomba membuka lahan usaha pribadi mereka.
Salah satu faktor yang juga mendorong para pengusaha Belanda ini membuka usaha perkebunan di tanah Hindia ialah juga karena harga-harga komoditas dari kerajaan di nusantara yang tidak masuk akal dan kelewat mahal. Saat itu, VOC masih membeli komoditas seperti padi dan rempah-rempah ke beberapa daerah seperti Mataram. Untuk itu, mereka membuka usaha perkebunan.
“Rata-rata landhuis itu dibangun mendekati aliran sungai. Ada 151 landhuis di seluruh Jabodetabek, rata-rata didirikan dekat sungai atau daerah aliran sungai. Ketika musim hujan terutamanya, mereka akan menggelontorkan hasil komoditas melalui rakit atau perahu yang memang ditinggal di sana. Orang yang membawa uang hasil penjualan komoditas perkebunan, akan kembali ke landhuis,” lanjut Reyhan yang saat ini tengah merencanakan menerbitkan buku dari hasil penelusurannya ke berbagai landhuis di Jabodetabek.
Dari kultur itulah kemudian tercipta nama-nama berdasar fungsi wilayah tersebut. Nama-nama itu pun masih bertahan hingga kini.
“(Karet) Bivak itu memang dulunya di situ ada produksi karetnya juga. Kalau kenal makam Karet Bivak, itu di pinggir sungainya dulu ada pabrik pengolahan karet. Atau ada lagi, Pos Pengumben (Jakarta Barat). Itu dari kata ombe atau minum, yang juga berarti untuk tempat beristirahat. Sama seperti kata pondok capai atau capek. Itu dulunya bukan kebun cabai, tetapi itu dulu sebagai tempat transit atau untuk (melepas) capai atau capek. Tapi ditulis sama orang Belanda pembuat petanya Pondok Cabe. Padahal bacanya bukan cabe, tapi capai (capek). Itu biasanya ada di daerah aliran sungai.” (M-2)
PENELITI senior BRIN Lili Romli menyayangkan pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon tentang tidak adanya bukti yang kuat terjadinya pemerkosaan massal pada Mei 1998.
Menurutnya, pengingkaran terhadap peristiwa tersebut adalah bentuk penghapusan jejak sejarah Indonesia.
Proyek penyusunan ulang sejarah Indonesia ini sangat problematik dan potensial digunakan oleh rezim penguasa untuk merekayasa dan membelokkan sejarah sesuai dengan kepentingan rezim.
Pegiat HAMĀ Perempuan Yuniyanti Chizaifah menegaskan pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyebut tidak ada pemerkosaan terhadap perempuan etnis Tionghoa dalam tragedi Mei 1998
Djarot mengatakan penulisan sejarah seharusnya berdasarkan fakta, bukan berdasarkan kepentingan politik. Maka dari itu, ia mengingatkan agar sejarah tidak dimanipulasi.
KETUA DPR RI Puan Maharani menanggapi rencana Kementerian Kebudayaan untuk menjalankan proyek penulisan ulang sejarah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved