BTS Kunci Pemerataan Jangkauan Internet sebagai Hak Asasi

KASUS base transceiver station (BTS) Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tidak menjadikan kebutuhan tersebut menjadi sama sekali tiada. Pemerataan dan pengadaan yang adil serta transparan menjadi kunci agar manfaat BTS dan jaringan internet yang mumpuni dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

Pemerataan akses internet di Indonesia memang masih menjadi tantangan besar karena masih banyak daerah yang belum terjangkau dengan jaringan internet. Ada kendala-kendala antara lain keterbatasan infrastruktur, biaya, dan beberapa daerah sulit dijangkau menjadi faktor utama yang dapat menghambat pemerataan akses internet.

Peran BTS dalam meningkatkan akses internet di Indonesia sangat penting. BTS merupakan infrastruktur yang digunakan untuk mengirimkan sinyal telekomunikasi dari provider jaringan ke perangkat pengguna seperti ponsel atau komputer. "Dalam hal ini, BTS menjadi tulang punggung infrastruktur telekomunikasi yang sangat penting dalam meningkatkan akses internet di Indonesia," kata Agnes Irwanti, pemerhati bisnis telekomunikasi dan broadcasting, dalam keterangan tertulis, Rabu (7/6).

Baca juga: Jumlah Pengguna Internet di Indonesia Melesat

Namun, lanjut dia, meskipun BTS sangat penting dalam meningkatkan akses internet, hal itu tentu tidak cukup untuk menyelesaikan masalah pemerataan akses internet. Perlu ada dukungan dari berbagai pihak, baik dari pemerintah, operator telekomunikasi, maupun masyarakat untuk meningkatkan akses internet. "Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan akses internet di Indonesia yaitu meningkatkan investasi di infrastruktur jaringan telekomunikasi, mengurangi biaya akses internet, dan memberikan edukasi mengenai manfaat internet untuk masyarakat. Selain itu, perlu peran serta aktif dari masyarakat untuk memanfaatkan internet dengan bijak dan produktif," papar Agnes.

Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi mengatakan di Indonesia masih terjadi kesenjangan digital, baik dari ketersediaan infrastruktur digital yang dalam hal ini telekomunikasi dan internet. Selain pemerataan, kecepatan internet yang masih lelet. Data Kementerian Kominfo menyebutkan saat ini masih ada 12.548 desa dan kelurahan yang belum mendapatkan layanan internet broadband. Utamanya ialah wilayah terluar, terpencil, dan terdepan (3T). Kalau pun sudah ada yang sudah mendapatkan layanan internet, kecepatannya belum mencukupi.

Baca juga: Internet Dorong Kebangkitan Pelaku UMKM Hingga Platform OTT

"Internet saat ini menjadi bagian dari hak asasi manusia, yang menurut lembaga di bawah PBB yaitu ITU, harus  diberikan negara kepada rakyatnya. Dengan masih banyak desa belum mendapatkan internet broadband, pemenuhan HAM tersebut masih belum terpenuhi," katanya. "Kita khawatir ini akan menjadi perhatian dunia," lanjut dia.

Padahal, Indonesia saat G20 mendorong negara G20 mengembangkan ekonomi digital. Pastinya, ekonomi digital tidak optimal bilamana infrastruktur digital terkendala. "Satu dua tahun ini merupakan momentum kita mengakselerasi infrastruktur digital, kalau mau ekonomi digital Indonesia maju dan terbesar di kawasan. Negara lain bahkan kecepatannya sudah dipatok 100 Mbps," tutup Heru. (Z-2)