Warga Digital Indonesia Dihadapkan pada Kesopanan

Masyarakat Indonesia makin familiar dengan internet. Pandemi juga telah mendorong inovasi dan digitalisasi pendidikan melalui penggunaan perangkat digital dalam menyambut pembelajaran secara daring atau dalam jaringan. Beberapa inovasi lainnya juga muncul dengan transaksi di loka pasar serta keuangan digital.

Meski sudah akrab dengan internet, namun literasi digital masyarakat Indonesia masih perlu perbaikan. Di ASEAN Indonesia menempati urutan ke-29 dari 32 negara yang paling rendah indeks kesopanan di ruang digital. Beberapa hal yang membuat nilai kesopanan warga digital Indonesia rendah 47% karena hoaks dan penipuan, 27% disebabkan ujaran kebencian, dan 13% karena perlakuan diskriminasi.

"Orang yang cenderung memiliki risiko kesopanan adalah mereka yang lebih sering dan lebih lama durasi bermain di media sosial," kata Kepala Sekolah SMAN 4 Bogor, Emi Rosmiami di Jakarta pada Kamis (14/7).

Lebih lanjut dia mengatakan sebagai pengguna digital individu harus memahami hak-hak digitalnya, termasuk kewajibannya sebagai warga digital. Hak digital sendiri merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) untuk memperoleh, mencari dan membagikan informasi di internet. Adapun terkait kewajiban, sebagai warga digital setiap pengguna perlu mempelajari digital skills, memahami budaya digital, etika digital dan keamanan digital agar aman dan nyaman beraktivitas di ruang maya.

Adapun untuk menjaga hak dan tanggung jawab yang dimiliki warga digital, setiap pengguna harus patuh terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ketika ada warga digital yang melanggar etika dan kesopanan di ranah digital maka akan terjerat UU ITE. Sudah banyak kasus yang terjadi, di mana ujaran kebencian, perundungan, dan pencemaran nama baik dilaporkan dan terjerat UU ITE. (OL-12)