Berita Terbaru Ruu Hari Ini

RUU KSDAHE Ditarget Rampung Tahun Ini

Dalam rapat tersebut, pemerintah dan DPR telah menyepakati terbentuknya anggota panitia kerja untuk menyusun RUU KSDAHE.

Pendidikan Kedokteran Masuk Omnibus Law RUU Kesehatan

Salah satu aspek perubahan dalam RUU Kesehatan adalah terkait pemenuhan kekurangan sumber daya manusia (SDM) dokter di Indonesia.

BEM KM UMRAH Gelar Aksi Penolakan Konsesi ZEE kepada Vietnam

Para mahasiswa melakukan aksi penolakan pemberian konsesi ZEE kepada Vietnam dan mendesak pengesahan RUU Daerah Kepulauan.

Peningkatan Manfaat JHT

PADA 15 Desember 2022, pemerintah dan DPR bersepakat mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) menjadi UU P2SK.

RUU PPSK Dukung Keberpihakan Pembiayaan bagi Pelaku UMKM

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin memastikan RUU ini memberikan keberpihakan terhadap akses pembiayaan bagi pelaku UMKM.

RUU P2SK Harus Jaga Independensi Kelembagaan di Sektor Keuangan

Komisi XI DPR RI bersama pemerintah menyepakati untuk melanjutkan pembahasan RUU P2SK untuk dibawa ke Sidang Paripurna.

Kemenkop UKM Inisiasi Pembentukan Otoritas Pengawasan Koperasi di RUU Perkoperasian

OPK akan didesain tidak sepenuhnya diisi orang-orang KemenKopUKM saja, melainkan ada perwakilan dari gerakan koperasi dan stakeholder lainnya. 

RUU KUHP Disahkan, Yasonna: tidak Mudah Keluar dari Warisan Kolonial

Setelah KUHP yang baru disahkan, pemerintah dan DPR akan memaksimalkan waktu selama tiga tahun untuk melakukan sosialisasi ke berbagai pihak.

RKUHP Disahkan, Indonesia kini Punya Hukum Pidana Nasional

Menurutnya, tidak mudah menyusun RKUHP di negera seperti Indonesia yang multietnis, multireligi, dan multi kultural.

KLHK: Penegakan Hukum Konservasi Lemah karena Kewenangan PPNS Terbatas

Terbatasnya kewenangan PPNS kehutanan bagi pelanggar aturan konservasi membuat penegakan hukum di bidang konservasi lemah.

Provinsi Kepulauan Sepakat Mendorong RUU Daerah Kepulauan Disahkan Pada 2023

"Kita bangkit terus. Kita perjuangkan sampai RUU Daerah Kepulauan ini diundangkan," kata Ali Mazi dalam acara Working Group Discussion II di Jakarta. 

Anggota DPR: Jati Diri Koperasi Berbeda dengan Sektor Jasa Keuangan

Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam menegaskan, jati diri koperasi seharusnya tidak memasuki ranah sektor jasa keuangan.

Bahas RUU PPSK, Komisi XI DPR RI Gelar RDPU Bersama Para Pegiat Koperasi 

Komisi XI DPR-RI menyusun rumusan baru terkait Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU-PPSK) atau Omnibus Law Keuangan.

Dekopin : Pengawasan Koperasi Oleh OJK di RUU PPSK Bertentangan dengan UU 25/1999

KETENTUAN dalam RUU PPSK tersebut, bertentangan dengan UU 25/1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7/2021.

Pengurus Nasional Fordebi: Pengawasan Koperasi oleh OJK Tidak Tepat 

Forum Dosen Ekonomi dan Bisnis Islam (Fordebi) menyikapi RUU PPSK) dan menyampaikan pendapat bahwa tidak tepat pengaturan KSP ke OJK. 

Pelaku Koperasi Sampaikan Surat Terbuka pada Presiden Jokowi Soal RUU PPSK

Para pelaku koperasi meminta agar Presiden Joko Widodo memerintahkan menteri atau kepala lembaga terkait untuk mencabut pasal-pasal tentang koperasi dari RUU PPSK.

RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak mulai Dibahas

Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) telah dimulai pada Senin (28/11).

RUU Omnibus Law Kesehatan Dianggap Memuluskan Liberalisasi Kesehatan

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Kesehatan disebut tidak transparan dan diduga menjadi alat untuk meliberaslisasi sektor kesehatan.

Puluhan Dokter Turun ke Jalan Minta DPR Cabut Omnibus Law Kesehatan

RATUSAN dokter dan tenaga kesehatan, serta mahasiswa dari berbagai universitas fakultas kedokteran melakukan aksi protes di depan gedung DPR, Jakarta, Senin (28/11).

Pemerintah Komit Tampul Sejumlah Masukan dari Masyarakat

Ia menuturkan bahwa sejumlah poin yang dibahas dan mengalami perubahan yaitu mulai dari hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law, pidana mati, hingga pencemaran nama baik.

Dugaan Korupsi Importasi Gula: Kegagalan Auditor Membuktikan Kerugian Keuangan Negara

Swajayakan Bahasa Indonesia

Putusan MK No.135/2024 Akibatkan Turbulensi Konstitusional

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia