Berita Terbaru Mahfud MD Hari Ini

Ganjar Pranowo-Mahfud MD Berangkat ke MK, Siap Terima Putusan Sengketa Pilpres

Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berangkat ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menghadiri sidang putusan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.

Jelang Putusan PHPU, Kubu 03 Harap Concurring Opinion tidak Ditafsirkan Salah

Tim Hukum Anies Baswedan wanti-wanti Concurring Opinion hakim MK tidak di tafsirkan salah

Pakar Tegaskan MK Dapat Putuskan Kecurangan TSM

PAKAR hukum tata negara Feri Amsari menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) dapat memutuskan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM)

Kuasa Hukum Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan Sengketa Pilpres 2024 ke MK

TIM Kuasa Hukum Ganjar-Mahfud, menyerahkan kesimpulan sidang Sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (16/4).

Hasto Mengaku Megawati dan Ganjar Rutin Lakukan Pertemuan

Hasto Kristiyanto mengaku/klaim bahwa Megawati Soekarnoputri dan Ganjar Pranowo rutin melakukan pertemuan.

Idul Fitri, Mahfud MD Silaturahmi ke Rumah Baru Ganjar Pranowo

Mahfud mengatakan kedatangan ke rumah Ganjar hanya silaturahmi biasa dan tidak membicarakan persoalan politik termasuk yang terkait dengan Pilpres.

Putusan KIP soal KPU Bakal Dijadikan Bukti Tambahan ke Sidang MK

PUTUSAN KIP yang mengabulkan tiga gugatan sengketa informasi Yayasan Advokasi Hak Konstitusional (Yakin) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK)

Presiden Pakai Kekuasaan untuk Pihak Tertentu Mirip Pimpinan Mafia

Profesor Franz Magnis Suseno atau Romo Magnis membeberkan tujuh prinsip etika manusia, termasuk etika seorang pemimpin seperti presiden.

Kuasa Hukum TPN Ganjar-Mahfud: KPU Adalah Sumber Masalah

Maqdir menegaskan MK adalah lembaga peradilan. Sedangkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bukan lembaga peradilan.

Foto Buka Puasa Bersama Mahfud MD dan Ketua MA Tuai Kontroversi

Buka puasa bersama para alumni UII tersebut dinilai bukanlah buka puasa bersama biasa.

Jumlah Sengketa Pemilu di MK Turun, ini Alasannya

Jumlah sengketa hasil pemilu pada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk 2024 berkurang jika dibandingkan dengan Pemilu 2019. 

Pembuktian Kecurangan TSM Pemilu Tergantung Progresifitas Hakim MK

Koordinator Nasional JPPR Nurlia Dian Paramita berpendapat, untuk membuktikan dugaan kecurangan pemilu TSM, dibutuhkan progresifitas hakim konstitusi.

Kuasa Hukum Anies dan Ganjar Kompak Minta Hakim Hadirkan Menkeu dan Mensos di Sidang MK

KUASA hukum paslon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD meminta majelis hakim menghadirkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Rismaharini

TPN Ganjar-Mahfud: Jangan Kerdilkan Peran MK Hanya untuk Adili Selisih Suara

PERAN Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menangani Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) jangan dikerdilkan hanya untuk mengadili selisih suara.

Jawab Gugatan Ganjar Pranowo-Mahfud MD Soal Pelanggaran TSM, KPU: Seharusnya di Bawaslu

KPU menilai persoalan kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis ,dan masif (TSM) yang dituduhkan tim Ganjar-Mahfud harusnya diselesaikan di Bawaslu, bukan ke MK.

Mahfud MD Minta MK Bekerja Secara Independen Selamatkan Demokrasi dan Hukum

Mahfud MD meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk bekerja secara independen

KPU Sampaikan Jawaban di Sengketa Hasil Pemilu pada Kamis Lusa

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI bakal menyampaikan jawaban dalam sidang sengketa hasil pemilihan umum presiden-wakil presiden pada Kamis (28/3) mendatang.

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Paslon Anies-Cak Imin dan Ganjar-Mahfud MD di MK

MAHKAMAH Konstitusi (MK) mulai menyidangkan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pada Rabu (27/3) besok. Sidang yang digelar pertama adalah sengketa hasil pilpres.

Timses Ganjar-Mahfud Minta MK Diskualifikasikan Prabowo-Gibran

TPN meminta MK untuk mendiskualifikasi paslon nomor urut  2 Prabowo-Gibran dan memerintahkan KPU untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU).

Berkas Permohonan Ganjar-Mahfud ke MK Setebal 151 Halaman

Deputi Hukum TPN Todung Mulya Lubis mengatakan bahwa pihaknya membawa berkas permohonan yang cukup tebal yakni 151 halaman.

Krisis Iklim dan Urgensi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat

Norma, Stabilitas Kawasan, dan Kepentingan RI di Indo-Pasifik

Menjaga Nalar di Perubahan Zaman

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia