Berita Terbaru DPR Hari Ini

Cegah PSU Pilkada Lahirkan PSU Lagi 

Untuk itu, ia meminta ketegasan dari MK untuk mewujudkan batasan berapa persen selisih antara pasangan calon yang bisa disidangkan.

Wakil Ketua Komisi IX Dukung Pencabutan STR Dokter Terduga Pemerkosa dan Pelecehan Seksual

WAKIL Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari mengutuk keras kasus pemerkosaan dokter peserta PPDS terhadap pasien di RSHS. Ia mendukung dicabutnya surat tanda registrasinya (STR) seumur hidup.

Ketua DPR Minta Integritas Hakim Dibenahi

Ketua DPR Puan Maharani meminta integritas hakim juga dibenahi agar kejadian serupa tak terulang di kemudian hari.

Batasi Minat Pelajar, Komisi X Minta Penjurusan Kembali di SMA Dikaji Ulang

Wakil Ketua Komisi X Lalu Hardian Irfani minta agar pemberlakuan jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA dikaji ulang. 

Legislator Asal PDIP Minta Rencana Evakuasi Warga Gaza Dikaji Ulang

Dia juga mempertanyakan apakah evakuasi besar-besaran ini merupakan kebutuhan mendesak dari warga Palestina. Atau justru bagian agenda terselubung pihak luar.

Legislator Minta Evakuasi Warga Gaza Hanya Bersifat Sementara

Amelia mendorong pemerintah melakukan pendekatan diplomasi. Selain itu, penting juga untuk berkoordinasi dengan lembaga-lembaga kemanusiaan internasional.

Komnas HAM dan DPR RI akan Inisiasi Peta Jalan Perdamaian di Tanah Papua

Sugiat mengatakan perdamaian sudah berlangsung di Aceh selama 20 tahun sejak disepakati pada 15 Agustus 2005.

Alasan Satpol PP Bongkar Tenda Aksi Tolak UU TNI di Depan DPR : Halangi Pejalan Kaki

SATPOL PP Jakarta Pusat membubarkan aksi warga yang berkemah di depan Gerbang Pancasila Gedung DPR RI sebagai bentuk penolakan atas Undang-undang (UU) TNI.

Kawal Keadilan untuk Jurnalis Palu

Kuasa hukum SW Rogate Oktoberius Halawa menduga kliennya tewas karena diduga menjadi korban pembunuhan.  

Adies Kadir Apresiasi Angka Kecelakaan Turun Saat Arus Mudik Lebaran 2025

Dalam laporan terbarunya, kepolisian mencatat terjadi penurunan signifikan sebesar 30% selama pelaksanaan Operasi Ketupat 2025 dibandingkan tahun sebelumnya.

Berkat Sinergitas K/L, Arus Balik di Pelabuhan Semarang Berjalan Lancar

Menurutnya, seluruh pemangku kepentingan di sektor perhubungan telah bekerja secara maksimal dalam mendukung penyelenggaraan angkutan Lebaran tahun ini.

Bukber dan Dialog Budaya Ketua Komisi X DPR Hetifah Bersama Wamenbud Giring: Komitmen Majukan Kebudayaan

Sebagai identitas bangsa, kebudayaan berperan strategis  memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global. 

Mahasiswa Kembali Demo Tolak UU TNI di DPR, 1.824 Personel Gabungan Diterjunkan untuk Pengamanan

SEBANYAK  1.824 personel gabungan diterjunkan untuk mengamankan aksi demo dari mahasiswa dan elemen masyarakat terkait RUU TNI di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat.

UU TNI Digugat ke MK, Wakil Ketua DPR: Kami Hormati

WAKIL Ketua DPR RI Saan Mustopa  menghormati jika ada kelompok masyarakat yang menggugat UU TNI yang baru disahkan DPR, beberapa hari lalu ke Mahkamah Konstitusi

DPR Kecam Tewasnya Enam Guru dan Nakes di Yahukimo Akibat Serangan OPM

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengecam tindakan kekerasan dan pembunuhan yang menimpa guru dan tenaga kesehatan di Papua sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. 

Reformasi TNI Harus Terus Dilakukan Bertahap dan Berkelanjutan

Reformasi dalam tubuh TNI harus terus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan untuk menjawab tantangan pertahanan modern.

Lama Dikeluhkan, Legislator Desak Polisi Tangkap Ormas Minta THR 

ANGGOTA Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB Abdullah mendesak pihak kepolisian menangkap preman berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas) yang minta tunjangan hari raya (THR) secara paksa.

RUU KUHAP Dianggap dapat Menyebabkan Ketimpangan Peradilan

APDHI berharap rekomendasi yang dihasilkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembentukan RUU KUHAP yang lebih baik bagi masa depan sistem peradilan di Indonesia.

Tok! DPR Sahkan RUU TNI Jadi Undang-Undang

DPR resmi mengesahkan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi undang-undang. Pengesahan dilaksanakan pada Rapat Paripurna ke-15

RUU TNI Dinilai Kudeta Konstitusional Berkedok Regulasi

RUU TNI ini sarat pasal bermasalah yang bertentangan dengan Konstitusi dan mengancam supremasi sipil.

Memikirkan Indonesia Bersama Sukarno dan Megawati

Kohesivitas Sosial Indonesia-Singapura

Trump dan Dunia di Tepi Jurang

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia