Berita Terbaru DPR RI Hari Ini

Legislator Komisi VI: PNM Bisa Berperan Mengentaskan Kemiskinan

PT PNM mengalami perkembangan yang pesat di Bali pada masa Pandemi Covid-19. 

Ketua Komisi IX Imbau Masyarakat Daftarkan Diri Jadi Peserta JKN

Komisi IX sebagai mitra kerja BPJS Kesehatan memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan kepada tujuh mitra kerjanya, termasuk BPJS Kesehatan. 

Industri Semen Indonesia Harus Mampu Bersaing di Pasar Global

Industri semen saat ini semakin vital karena sudah menjadi kebutuhan pokok, khususnya dalam pembangunan infrastruktur dan properti.

DPR: Larangan Bukber bagi Pejabat Berpotensi Mengalami Perluasan Makna

Anggota Komisi XI DPR RI  Anis Byarwati berpendapat bahwa surat tersebut tidak secara gamblang menyebutkan peruntukan larangannya sehingga berpotensi adanya perluasan makna di masyarakat.

Nakes Terlatih Perlu Dilibatkan untuk Percepat Turunkan Kasus Stunting

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat turut mendorong setiap pemangku kepentingan, baik tingkat pusat maupun daerah, agar konsisten serta aktif mewujudkan upaya tersebut menjadi nyata.

Relawan Puan Gelar Buka Puasa Bersama dan Beri Sembako di Sumsel

Relawan Puan menyalurkan 300 paket bantuan sembako di Dusun II, Desa Nganti, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra Selatan (Sumsel). pada Sabtu (25/3).

Bawaslu Ingatkan Sanksi Pidana Kampanye di Tempat Ibadah

Bawaslu Ingatkan Sanksi Pidana Kampanye di Tempat Ibadah

RUU PPRT Naikkan Nilai Tawar Politik Indonesia

"Karena sudah 20 tahun para PRT menunggu dan mereka selama ini dalam kelompok yang dikategorikan Komnas HAM adalah kelompok marjinal yang rengan mengalami pelanggaran HAM,"

Ketua Komisi IX DPR RI : Layanan JKN Semakin Baik dari Waktu ke Waktu

Program JKN yang dikelola BPJS Kesehatan merupakan resolusi bagi masyarakat untuk mendapatkan hak pelayanan Kesehatan secara merata di seluruh Indonesia.

DPR Nilai Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur Harus Perhatikan Keadilan bagi Nelayan

KebijakanPenangkapan Ikan Terukur (PIT) memberlakukan adanya zona penangkapan ikan dan basis kuota penangkapan

DPR Dukung Langkah Pemerintah Larang Impor Baju Bekas

Impor baju bekas tersebut sangat mengganggu produk-produk dalam negeri serta jalannya bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dikelola pengusaha lokal.

RUU PPRT akan Disusun dengan Dua Pendekatan

RUU PPRT akan diformulasikan untuk menjadi undang-undang yang menghasilkan win win solution kepada tiga pihak sekaligus, baik bagi para pekerja, pihak pemberi kerja, dan negara.

Serikat Buruh akan Ajukan Uji Materi UU Cipta Kerja di Bulan April

Serikat buruh tegas menolak UU Cipta Kerja yang sudah disahkan DPR RI. Selain melakukan aksi damai hingga mogok nasional, serikat buruh juga akan menempuh langkah hukum

Harus Gugat UU Cipta Kerja ke MK, BEM UI: Untuk Apa Punya Wakil Rakyat

Menggugat ke MK jelas jadi salah satu opsi, tapi kami jelas sangat sedih jika semua produk hukum selalu tak partisipatif dan sengaja ditutup ruang aspirasinya di parlemen.

UU Cipta Kerja Dinilai Masih Miliki Cacat Formil

Pengesahan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang baru disahkan DPR memiliki cacat formil. Hal itu bisa menjadi celah untuk mengajukan uji formil ke Mahkamah Konstitusi.

Komisi III Dukung Larangan Sahur on the Road

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendukung larangan kegiatan sahur di jalanan (sahur on the road/SOTR) sebagaimana disuarakan Kapolda Metro Jaya.

Kecewa UU Cipta Kerja, Buruh Wacanakan Reformasi Jilid II

Ujung kekecewaan akan pengesahan perppu Cipta Kerja menjadi undang-undang, serikat buruh di Indonesia melontarkan wacana reformasi jilid dua.

Larangan Impor Pakaian Bekas, Aria Bima Dorong Pemerintah Perkuat Pengawasan

Industri tekstil di Indonesia sebenarnya bisa mencukupi kebutuhan dalam negeri dengan harga yang murah.

PDIP Sebut Kritik BEM UI Cuma Ajang Cari Sensasi

PDI Perjuangan (PDIP) menilai kritik soal Perppu Cipta Kerja dan BEM UI cuma mengejar sensasi dan mengabaikan subtansi.

Pentingnya Penguatan ORI Demi Terwujudnya Tujuan Pembentukan Pemerintah Negara Indonesia

ORI, berdasarkan UU, memiliki wewenang dalam mengawasi penyelenggaraan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan, baik yang ada di pusat maupun di daerah.

Mewaspadai Dampak Game Online di Kalangan Pelajar

Ilusi Anggaran Pendidikan 20%

IGK Manila Berpolitik dengan Gagasan

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia