Jajaran PSSI Diminta Mundur sebelum KLB

PSSI pada Jumat (28/10) akhirnya mengumumkan akan mengadakan Kongres Biasa (KB) pada 7 Januari 2023 dan Kongres Luar Biasa (KLB) pada 18 Maret 2023. Kongres ini diharapkan menjadi ajang untuk mengganti jajaran kepengurusan PSSI yang dianggap gagal menjalankan tugas usai tragedi Kanjuruhan yang menewaskan tidak kurang dari 135 orang, sebulan lalu.

Kendati demikian, Ketua Paguyuban Suporter Timnas Indonesia Ignatius Indro mengungkapkan bahwa jajaran PSSI sudah seharusnya mundur sebelum KLB dilaksanakan sesuai dengan anjuran TGIPF. Ini untuk menghindari persekongkolan dalam pemilihan jajaran PSSI yang baru.

"Kongres Luar Biasa (KLB) Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) tidak akan ada arti jika penyelenggaranya orang-orang yang dikondisikan para pengurus lama atau status quo. Sebab itu, seharusnya Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan alias Iwan Bule beserta seluruh komisioner Komite Eksekutif atau Executive Committee (Exco) PSSI mengundurkan diri sebelum KLB digelar. Ini sesuai dengan rekomendasi dari TGIPF," ujar Indro dalam pernyataan tertulisnya yang diterima Media Indonesia, Selasa (1/11).

"Dengan seluruh Exco mundur, mereka diharapkan tidak akan bisa cawe-cawe lagi untuk mengondisikan terpilihnya Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan yang akan menyelenggarakan KLB. Kalau KP dan KBP masih diisi orang-orang pro-status quo yang terbukti gagal dan menyebabkan kejadian besar itu terjadi, KLB tidak akan ada arti," lanjutnya.

Indro juga berharap bahwa KLB dapat menjadi ajang untuk merevisi kembali kedudukan PSSI yang dianggap tidak dapat diintervensi apabila terjadi penyimpangan. "Selain memilih pengurus baru yang diisi dengan orang-orang baru, KLB PSSI juga harus sekalian mengamendemen atau merevisi Statuta PSSI yang selama ini dijadikan PSSI sebagai tameng untuk berlindung ketika terjadi penyimpangan," ungkap Indro.

"Selama ini PSSI ibarat negara di dalam negara yang sulit dikontrol pemerintah. Mereka berlindung di balik statuta. Akibatnya, banyak penyimpangan di PSSI yang sulit ditindak secara hukum," tegasnya.

Dalam pernyataannya, Indro juga mengungkapkan kecurigaan atas tindakan Ketua PSSI Mochamad Iriawan yang setuju mengadakan KLB. Padahal, setelah anjuran yang dikeluarkan TGIPF dan tekanan dari masyarakat membuat PSSI tetap kekeh untuk tidak melaksanakan KLB.

"Nah, tindakan drastis Iwan Bule yang tiba-tiba berubah dan menyetujui KLB itu mengundang kecurigaan. Sikap akomodatif PSSI terhadap rekomendasi TGIPF bisa saja dinilai sekadar bargaining position dan bargaining power atau tawar-menawar posisi dan tawar-menawar kekuasaan kepada pemerintah, seolah-olah PSSI mau melaksanakan rekomendasi TGIPF. Bagi PSSI, mereka berharap agar Liga 1 dan Liga 2 diizinkan pemerintah untuk digulirkan kembali. Bagi Iwan Bule, agar tidak diproses hukum atas tragedi Kanjuruhan," tutup Indro. (OL-14)