Akhir Desember, Kepastian Izin Liga 1 dari Kepolisian

MENJELANG kembali bergulirnya kompetisi Liga 1 pada Februari mendatang, PT LIB (Liga Indonesia Baru) berencana untuk segera audiensi dengan pihak kepolisian pasca pilkada. Audiensi itu guna untuk memastikan apakah PT LIB sebagai operator kompetisi sepak bola nasional dapat memperoleh izin dari pihak kepolisian untuk menyelenggarakan Liga 1.

Izin kepolisian ini sangat penting, sebab tanpa izin dari pihak kepolisian Liga 1 dan Liga 2 tidak dapat digulirkan. Tanpa izin, pihak PT LIB pun tidak dapat menyusun jadwal pertandingan dan tanggal pasti kompetisi dapat diselenggarakan.

"Untuk kepastian jadwal, rencananya setelah pilkada kita akan merapat lagi kepolisian untuk menanyakan kejelasan. Kita mengharapkan akhir Desember sudah ada kepastian," terang Direktur Utama PT LIB Akhmad Hadian Lukita kepada Media Indonesia, Rabu (9/12).

Salah satu pertimbangan Akhmad adanya kepastian izin kepolisian pada Desember ini guna mempersiapkan pelaksanaan Liga kedepannya. Menurutnya klub dan para pemain membutuhkan waktu setidaknya satu bulan sebelum kompetisi resmi dimulai kembali.

Ia menyatakan untuk audiensi tersebut diharapkan dapat dilangsungkan pada minggu depan. Saat ini pihak PT LIB sudah berkirim surat untuk permohonan audiensi.

Dalam kesempatan berbeda Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan menyatakan untuk izin ini pihak PSSI memang tidak bisa memaksa. Hal tersebut sangat tergambar ketika dua kali pengajuan kelanjutan kompetisi pada Oktober dan November kemarin.

"Kalau komunikasi dari PSSI kami terus lakukan, sebab kami kan bekas polisi juga. Pak Sudjarno direktur operasional sudah menghadap kemana mana, tetapi kita tidak bisa memaksa karena itu hak pak Kapolri, mungkin ada pertimbangan lain

Iriawan pun mengakui bahwa penundaan tersebut memberikan dampak besar bagi klub peserta Liga. "Kerugiannya cukup besar, pertama dari kelangsungan hidup klub, bagaimana mereka bisa bertahan sementara dengan tidak adanya kompetisi tidak ada pemasukan baik dari sponsor maupun tiket dan lainnya," ujar Iriawan.

Untuk Februari pun belum diketahui apakah diizinkan atau tidak. Menurutnya pihak kepolisian yang lebih tahu soal hal itu. (R-2)