PSSI Coba Redam Desakan KLB

DESAKAN agar Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) untuk mengganti Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi bak air bah yang sulit dibendung. Desakan tersebut makin menguat pascaterbongkarnya praktik kotor match fixing atau pengaturan skor pertandingan sepak bola yang melibatkan sejumlah pengurus PSSI.

Namun, PSSI tidak ingin Kongres Tahunan PSSI di Nusa Dua, Bali, Minggu (20/1) berubah menjadi KLB. Untuk meredam desakan KLB, PSSI dikabarkan akan melunasi sisa subsidi yang menjadi hak  Asosiasi Provinsi (Asprov) dan klub-klub sepak bola jelang kongres. Disebutkan, besaran dana yang akan dikucurkan kepada setiap Asprov sekitar Rp150 juta, untuk menggenapi yang sudah dikucurkan lebih dulu sebesar Rp50 juta. Sedangkan setiap klub Liga III yang masuk 32 besar senilai Rp75 juta.

Tentang hal tersebut, Manajer Persigo Semeru FC Aven Hinelo menilai pelunasan dana subsidi itu sebaiknya dilakukan setelah KLB PSSI agar tidak menyisakan masalah di kemudian hari. “Bila dibagikan sekarang bisa menjadi ‘jebakan batman’,” katanya.

Sedangkan Presiden Persijap Jepara Esti Puji Lestari mengaku tak akan terpengaruh dengan rencana kucuran dana itu. “Bila memang kekurangan subsidi akan dibayarkan, itu memang sudah menjadi hak kami. Jadi, dibayar atau tidak, tak akan mengubah sikap kami,” ujarnya sebelum diperiksa sebagai pelapor oleh Satuan Tugas (Satgas) Antimafia Bola Polri di Polda Metro Jaya, Jumat (18/1).

Dalam kasus match fixing yang kini ditangani kepolisian, Satgas Anti Mafia Bola telah menetapkan beberapa tersangka di antaranya Ketua Asprov PSSI Jawa Tengah yang juga anggota Komite Eksekutif PSSI Johar Lin Eng, mantan anggota Komite Wasit Priyanto, dan anaknya, Yuni Artika Sari alias Anik, anggota Komisi Dispilin PSSI Dwi Irianto alias Mbah Putih, wasit Nurul Safarid, Vigit Waluyo, dan Mansyur Lestaluhu.

Aksi lancung dipersepakbolaan Indonesia juga menyeret Kepala Staf Ketua Umum PSSI sekaligus CEO Arema FC, Iwan Budianto. Kasus tersebut bermula dari laporan Manajer Perseba Bangkalan, Imron Abdul Fattah, pada delapan besar Piala Soeratin 2009. Saat itu Imron menyetor Rp140 juta agar bisa menjadi tuan rumah fase delapan besar.  

Kasus itu terjadi saat Iwan menjabat Ketua Badan Liga Amatir Indonesia (BLAI) pada 2009. Selain Iwan, kasus ini juga menyeret Manajer Madura United Haruna Soemitro, yang saat itu menjabat Ketua Pengda PSSI Jawa Timur. Setoran uang dari Imron prosesnya melewati Haruna.  Saat ini, polisi masih mendalami kasus tersebut. (RO/R-1)