Temui Jokowi di Tengah Wacana Kocok Ulang

ROMBONGAN Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta. Seusai pertemuan yang berlangsung sekitar 40 menit, Presiden PKS M Sohibul Iman membantah bahwa pertemuan tersebut berkaitan dengan keinginan untuk bergabung dengan koalisi partai pendukung pemerintah."Kami PKS tetap loyal di KMP (Koalisi Merah Putih). Kami tidak berada di pemerintah, tapi kami loyal pada kepentingan bangsa dan negara,"ujarnya di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin. Ia menjelaskan pertemuan dengan Presiden kali ini sebatas silaturahim.

 Pasalnya, Presiden sudah dua kali tidak memenuhi undangan PKS dalam munas dan mukernas, pada September silam. "entu setelah itu saya berkomunikasi terus ke Seskab. Ketemulah waktu saat ini, jadi Pak Presiden bersedia ada waktu bersilaturahim dengan kami" jelasnya. Pertemuan tersebut, imbuhnya, hanya pembicaraan terkait dengan program pemerintah yang sejalan dengan visi PKS. Seperti program kedaulat an pangan dan ketahanan keluarga."Beliau menyampaikan beberapa program seperti kedaulatan pangan, misalnya, kami apresiasi. Juga, ada masalah pengiriman tenaga kerja ada beberapa hal positif, kami sampaikan dukungan,"paparnya.

Dia tidak menampik bahwa pertemuan singkat tersebut juga membicarakan politik. Namun, persoalan politik yang dibahas bukan terkait dengan kabinet atau tawaran bergabung denagn pemerintah. Para petinggi PKS yang menemui Jokowi terdiri dari lima orang, antara lain M Sohibul Iman, Almuzamil Yusuf, dan Mahmud Abdurrahman. Mereka tiba di Kompleks Istana Negara pukul 17.00 WIB. Kedatangan mereka tidak terjadwal dalam agenda kepresidenan, Senin (21/12). Menurut pengamat politik dari Formappi Lucius Karus, pertemuan silaturahim itu memiliki makna politik yang dalam.

Apalagi, itu terjadi di tengah tarik ulur soal wacana kocok ulang pimpinan DPR."Politik itu kan soal persepsi. Tidak ada salahnya bila pertemuan yang tidak lazim itu dipersepsikan macam-macam, termasuk mengaitkan dengan urusan kocok ulang pimpinan dewan,"jelas Lucius. Seusai pilkada Berkenaan dengan pimpinan DPR, Golkar kubu Agung Laksono mengajukan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai pengganti Setya Novanto dan Zainudin Amali sebagai ketua F-PG DPR. Semenara itu, kubu Aburizal Bakrie menunjuk Ade Komaruddin untuk mengisi kursi Ketua DPR dan mengangkat Setya Novanto sebagai Ketua F-PG DPR. Kedua kubu sama-sama mengklain sebagai pengurus sah DPP Golkar. Namun, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menyatakan baru akan tentukan sikap atas putusan Mahkamah Agung terkait kepengurusan Golkar dan PPP seusai Pilkada 2015."Nanti habis pilkada dulu,"tegas Yasonna. (Kim/P-3)