KPU Tunggu Data dari Bawaslu

KPU DKI Jakarta akan memverifikasi 23 ribu data ganda dalam daftar pemilih tetap (DPT) putaran pertama sesuai rekomendasi Bawaslu DKI. Itu disampaikan Komisioner KPU DKI Betty Epsilon Idroos saat kunjungan ke PT Gramedia Printing di Cikarang, Jawa Barat, kemarin.

“Akan dicek dulu di lapang­an apakah datanya sesuai. Kalau sesuai akan kita sesuaikan (hapus) kalau tidak akan kita jelaskan ke Bawaslu,” ujar Betty.

Menurut dia, KPU masih menunggu data by name by address dari Bawaslu. Data tersebut selanjutnya akan diserahkan ke KPU tingkat kabupaten/kota untuk disempurnakan. Dengan verifikasi secara langsung ke lapangan, diharapkan tidak ada lagi data ganda.

Betty juga mengimbau kepada masyarakat memanfaatkan masa memberi masukan dan tanggapan terhadap DPS pada 22-28 Maret. Masyarakat yang merasa namanya belum masuk ke DPS bisa melapor ke kelurahan setempat.

Mereka cukup membawa surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatat­an Sipil atau KTP-E serta kartu keluarga (KK) dengan kopiannya. “Nanti petugas di kelurahan akan melakukan klarifikasi langsung ke lapang­an,” imbuh dia.

Sementara itu, Ketua KPU DKI Sumarno menyebut surat suara yang dicetak pada putaran kedua berjumlah 7.264.749. Jumlah itu menyesuaikan daftar pemilih sementara (DPS) yang ditetapkan pada Selasa (21/3) lalu.

Jumlah yang dicetak itu termasuk dengan surat suara tambahan sebanyak 2,5%. Jumlah surat suara yang dice­tak di putaran kedua lebih banyak ketimbang putaran pertama yang sebanyak 7.108.589 plus 2,5% surat suara tambahan.

Cetak lebih awal
Sumarno mengatakan pencetakan surat suara kali ini berbeda dengan putaran pertama lalu. Jika pada putaran pertama KPU menunggu setelah penetapan DPT, di putaran kedua pencetakan lebih awal dari penetapan DPT yang baru direkapitulasi pada 6 April mendatang.

Apabila menunggu rekapitulasi pada 6 April, dikhawatirkan proses pencetakan dan distribusi tidak akan maksimal karena waktunya mepet dengan hari pencoblosan putaran kedua pada 19 April.

“Karena DPT baru direkapitulasi di tingkat provinsi pada 6 April tidak cukup waktu, kita mengacu pada DPS. Kalau ada perubahan (surat suara kurang) nanti ada adendum (perubahan kontrak),” tukasnya.

Sumarno menyebutkan harga setiap surat suara Rp71. Jika sesuai jumlah DPS, nilai kontrak mencapai Rp515,7 juta.

Dari sisi pengawasan, surat suara tersebut sudah dilengkapi dengan micro text yang hanya diketahui oleh KPU. Micro text tersebut untuk mengantisipasi kecurangan.

Sementara itu, Ketua PPS Kelurahan Cengkareng Timur Aswita mengatakan warga di hunian elite lebih cair dan membantu proses penjaring­an pemilih. “Alhamdulillah, jadi baik nih membantu sekali,” kata Aswita.

Penjaringan pemilih baru dimulai PPS Cengkareng Timur, 1 Maret 2017.

Pihaknya membuka posko di City Resort Residence, Mutiara Taman Palem, dan Greencourt Cengkareng. (MTVN/P-5)