Rahmat Bangun Kota tanpa Diskriminasi

WALI Kota Bekasi Rahmat Effendi menegaskan komitmennya agar seluruh 2,6 juta warga Bekasi mendapatkan kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB). “Kota ini heterogen. Membangun Kota Bekasi harus merangkul semua kepercayaan,” kata Rahmat kepada Media Indonesia.

Pernyataan itu ia sampaikan setelah menerima penghargaan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Balai Kartini, Jakarta, kemarin. Selain Rahmat, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dan Wali Kota Manado Vicky Lumentut juga menerima penghargaan serupa.

Komnas HAM mengapresiasi dedikasi Rahmat dalam memberikan perlindungan dan kebebasan beragama. Penilaian itu berdasarkan pengamatan dan analisis yang telah dilakukan Desk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) Komnas HAM dalam satu tahun terakhir.

“Perjuangannya sudah sejak 2009 lalu, sejak saya didemo warga bahkan dibilang murtad,” ujar Rahmat.

Saat itu, dia tegas menolak mencabut izin mendirikan bangunan (IMB) Gereja Santa Clara yang menjadi tuntutan kelompok tertentu. Kelompok itu menuding pembangunan Gereja Santa Clara merupakan salah satu bentuk kristenisasi di Kota Bekasi.

“Saya menolak dengan tegas saat itu. IMB tersebut sudah sesuai dengan hukum. Warga berkutat bila ada pendirian rumah ibadah akan terjadi penyebaran agama, padahal tidak semudah itu,” kata dia.

Komnas HAM berpendapat Rahmat juga ikut menyelesaikan tiga pembangunan rumah ibadah yang proses pendiriannya sudah bertahun-tahun lamanya, yakni Gereja Galilea, Gereja Kalamiring, dan Gereja Manseng.

Peran kepolisian
Ketua Komnas HAM Imdadun Rahmat mengatakan tingginya pelanggaran kebebasan dan beragama di sejumlah daerah membuktikan masih lemahnya peran aparat keamanan dan pemerintah daerah dalam meredam kon­flik.

Ia pun berharap Kongres Nasional Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan bisa memberikan solusi nyata atas berbagai permasalahan yang hingga kini belum tuntas. “Ini forum untuk memetakan berbagai persoalan mendasar sekaligus merumuskan langkah bersama,” ujar dia.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan polisi selalu disalahkan apabila terjadi konflik keagamaan di masyarakat. “Tiap ada konflik keagamaan yang disalahkan pasti polisi. Kami selalu menjadi kambing hitam, ya sudah, memang risikonya,” kata Tito.

Menurut Tito, konflik ke­agamaan sebenarnya bisa dicegah dan tidak perlu terjadi. Ia menambahkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi terkait lain juga ikut bertanggung jawab dalam melakukan pencegahan.

“Penanganan yang paling utama adalah bagaimana membangun dialog. Ada kelompok minoritas yang tidak bersosialisasi. Ada kelompok keras yang merasa terganggu. Padahal bisa diselesaikan dengan dialog, difasilitasi oleh pemerintah, bisa ada solusi,” imbuhnya.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengapresiasi kegiatan yang berfokus pada perlindungan HAM dan berharap berjalan maksimal.

“Ini forum konsolidasi sekaligus koordinasi terkait dengan upaya kita melindungi, menghormati HAM sesama kita warga bangsa,”ujarnya. (Pol/P-5)