Yusril Yakin Dahlan Iskan akan Bebas

KASUS dugaan korupsi yang menjerat mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan dinilai advokat Yusril Ihza Mahendra lebih kental unsur nonhukum. Ia meyakini Dahlan akan bebas dalam perkara dugaan korupsi penjualan aset PT Panca Wira Usaha (PWU) yang masih dalam proses persidangan.

“Saya yakin Pak Dahlan akan dibebaskan karena semua saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum mengun­tungkannya,” ucap Yusril, dalam acara bincang-bincang bertajuk Dari Sahabat untuk Dahlan, di Jakarta, kemarin.

Begitu juga kasus mobil listrik yang membuat Dahlan menjadi tersangka. Pasalnya, lanjut Yusril, belum ada kerugian negara menurut perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Yusril mengingatkan, dalam perkembangan hukum terbaru terdapat putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan korupsi harus merugikan keuangan negara. Kemudian, berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung (MA), institusi yang berwenang menghitung kerugian negara ialah BPK.

“Harus ditetapkan penerapan hukum yang menguntungkan tersangka. Kerugian negara harus nyata dan penghitungan kerugian negara harus dari BPK,” pungkas Yusril.

Di kesempatan yang sama, juru bicara Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid, Adhie Massardi, mengatakan Dah­lan memiliki satu kelemahan yang secara tidak langsung bisa menjerumuskannya pada kasus dugaan korupsi.

“Dia sebagai wartawan mempunyai kelemahannya sendiri, yaitu kalau keluar kota pasti kesulitan membuat laporan keuangan,” ucapnya.

Adhie menguraikan karier Dahlan mulai wartawan hingga pemilik Jawa Pos Group, dan menjadi Menteri BUMN. Saat Dahlan menjabat menteri, Adhie pun memprediksi Dahlan pasti bermasalah dengan laporan keuangan.

“Wartawan tidak cocok jadi eksekutif. Dia (Dahlan) pasti laporan keuangannya bermasalah,” ujarnya.

Meski demikian, Adhie meyakini Dahlan tidak bersalah. Dahlan terjerat kasus karena tidak lihai dalam berpolitik dan hanya memikirkan kerja. “Pak Dahlan mencoba karier politik dengan menunjukkan kinerja, tetapi gagal dari politik.”

Dahlan kini terdakwa dalam sidang kasus dugaan korupsi pelepasan aset PT PWU, badan usaha milik Pemprov Jawa Timur. Penjualan itu terjadi pada 2003 saat Dahlan menjabat dirut PT PWU. Dah­lan juga tersangka Kejaksaan Agung karena diduga terlibat kasus dugaan korupsi pengadaan mobil listrik di Kementerian BUMN pada 2013. (Nyu/Gol/P-1)