Parpol Ikut Sebabkan Biaya Tinggi

BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyatakan biaya pilkada 2015 semestinya lebih murah ketimbang periode sebelumnya.

Pasalnya, dana untuk kampanye dan pembuatan alat peraga kampanye semuanya telah difasilitasi oleh pemerintah.

"Anggaran pasangan calon untuk kampanye dan pembuatan alat peraga justru masih tersimpan karena semua sudah ditanggung pemerintah," ujar Komisioner Bawaslu Nasrullah saat berbincang-bincang dengan Media Indonesia, kemarin.

Hal itu ia sampaikan saat menanggapi kritik Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Di Bandara Sam Ratulangi, Manado, Sabtu (28/11) lalu, Mega menyatakan pilkada serentak belum efektif menghadirkan pesta rakyat yang lebih murah.

"Katanya bisa lebih murah. Namun, setelah diakses langsung, fraksi saya bilang lebih mahal karena transaksionalnya tinggi. Katakan saja di satu daerah ada calon kekurangan kursi. Saya harusnya punya dua kursi, padahal masih kurang tiga kursi, ini kan berbiaya," cetus Mega.

Menurut Nasrullah, terjadinya biaya tinggi yang disebabkan politik transaksional atau mahar politik sebenarnya merupakan ranah partai.

"Bawaslu belum bisa memastikan praktik mahar politik seperti apa. Yang mengetahui itu kan partai politik itu sendiri," terangnya.

Nasrullah menegaskan upaya menekan tingginya biaya bukan semata-mata tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu.

Partai selaku kelompok politik yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi dan nilai-nilai sama haruslah ikut meminimalisasi.

Ia mendorong semua pihak untuk mewaspadai praktik politik uang.

Menurutnya, potensi serangan fajar sebelum pencoblosan kerap dilakukan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

"Potensi politik uang itu besar kemungkinan terjadi. Sebab alokasi anggaran mereka masih cukup untuk melakukan politik uang. Apalagi, biaya kampanye sudah ditanggung pemerintah. Besar kemungkinan anggaran dialihkan untuk politik uang," imbuhnya.

Instropeksi diri
Pernyataan Mega tentang mahalnya pilkada justru menuai kritik.

Menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini, praktik mahar politik justru membuktikan buruknya kaderisasi.

"Problemnya bukan penyelenggara maupun pemilih, tetapi terletak pada partai politiknya. Karena itu, kritik lebih baik ditujukan kepada partai politik dan juga pola rekrutmennya yang mengakibatkan praktik mahar politik," ujar Titi.

Senada dengan Nasrullah, Titi pun menyoroti potensi praktik politik uang.

Diprediksi, praktik yang mencederai nilai-nilai luhur demokrasi itu masih akan masih terjadi, 9 Desember mendatang.

"Praktik politik uang di pilkada serentak ini diperkirakan akan tetap terjadi mengingat perilaku ingin menang secara instan masih melekat pada beberapa calon. Apalagi kalau mereka tak didukung basis massa ditambah lagi mesin partai yang tidak bekerja optimal," jelasnya.

Praktik ini, lanjutnya, disebabkan kapasitas yang kurang dari pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala dae-rah.

"Basis massa tidak punya, maka uang digunakan sebagai jalan pintas untuk menang. pungkasnya. (P-5)