Helikopter VVIP belum Dapat Lampu Hijau

PRESIDEN Joko Widodo belum memberi lampu hijau untuk rencana pembelian helikopter Agustawestland asal pabrikan Italia sebagai helikopter VVIP.

Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, Presiden akan membahas kepastian pembelian helikopter kepresidenan itu setelah kembali ke Tanah Air dari kunjungan kenegaraannya ke Paris, Prancis.

"Nanti kita bahas. Setelah Presiden pulang, (pembelian) dibahas," ujar Kalla ketika mengantar Presiden di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, kemarin.

Rencana TNI-AU membeli helikopter berbiaya lebih dari US$55 juta itu menuai kritik, terutama dari PT Dirgantara Indonesia, selaku produsen helikopter Super Puma.

Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso mengatakan rencana pembelian itu tidak sesuai dengan UU No 16/2012 tentang Industri Pertahanan yang mewajibkan keterlibatan industri nasional dalam pengadaan alat pertahanan dan keamanan.

Apalagi PT Dirgantara Indonesia sudah bisa memproduksi helikopter sejenis dengan tipe Super Puma Mark II NAS 332 alias EC 225.

Di kesempatan berbeda, anggota Komisi I DPR Syarief Hasan mengatakan, dari informasi yang dia dapat, sesungguhnya helikopter VVIP itu bukan diperuntukkan presiden, wapres, dan tamu negara.

"Dari informasi yang saya terima dari Kapuspen AURI, pesawat itu bukan untuk kepresidenan, melainkan untuk operasional Angkatan Udara. Jadi, salah info," jelas dia.

Keterangan berbeda justru datang dari Presiden Joko Widodo.

Sabtu (28/11) lalu, ia mengatakan rencana pembelian helikopter VVIP itu memang diperuntukkan menunjang kegiatan presiden.

Namun, ia mengaku bakal jarang menggunakannya dan hanya akan memakainya untuk kunjungan kerja ke pelosok daerah.

"Saya menggunakan itu paling tidak sebulan sekali atau dua bulan sekali," ujar Presiden Jokowi seusai membuka Festival Bunga dan Buah Nusantara 2015 di Kampus IPB, Bogor, Jawa Barat.